Slyviana Murni: Klaim Status Tanah Grondkaart PT KAI Perlu Dikaji Ulang

Lebih lanjut, BAP DPD RI menilai munculnya sengketa atau konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat di berbagai daerah dengan PT KAI tersebut karena adanya proses hukum yang dilalaikan dan berlarut-larut.

"Selama ini, konflik tersebut terjadi karena adanya proses hukum yang dilalaikan baik oleh pendahulu PT KAI dan pemerintah waktu itu sehingga adanya pembiaran atau penelantaran tanah sekian lamanya. Tanah yang ada pada saat itu belum ada nilai strategis dan komersial. Seiring berjalan waktu tanah tersebut didiami oleh masyarakat hingga puluhan tahun, bahkan sampai terbit SHM oleh masyarakat, kemudian dengan dasar grondkaart yang dimiliki PT KAI diambil alihlah penguasaan tanah masyarakat tersebut," lanjut Slyviana yang merupakan senator asal DKI Jakarta.

Pada pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menekankan bahwa saat ini pemerintah sedang mengejar program sertifikasi dan redistribusi lahan yang tujuannya ialah mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

“Pak Presiden menekankan masalah sertifikasi dan redistribusi aset pertanahan untuk masyarakat demi menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Kami sedang membangun sistem pengurusan tanah secara online atau program digital dan targetnya tahun 2024 bisa pengurusan tanah diselesaikan secara online,” jelas Sofyan.

Lanjutnya, terkait masalah grondkaart ialah sengketa warisan, yang penyelesaiannya tidak bisa straight forward karena melibatkan berbagai pihak.

“Kami bekerja sangat serius menangani konflik-konflik pertanahan seperti ini, bahkan kami ada Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang. Kami akan bantu terbitkan surat tanah jika benar, agar mereka dapat menjaga aset dan mencegah konflik dengan adanya legalitas hukum, tetapi jika menyangkut aset negara, kami tidak boleh menghilangkannya," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan saat ini PT KAI sedang mengebut proses sertifikasi tanah status grondkaart mereka sebagai upaya menunjang transportasi publik yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini.

“Saat ini kami menyampaikan bahwa sertifikasi aset PT KAI baru mencapai 41% dan kami bekerja keras mengejar sertifikasi aset yang 59% ini,” ujar Edi.

Menurut Ahli Sejarah dan Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Prof Djoko Marihandono, seiring dengan ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 yang intinya mengakui Kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah Kolonial Belanda menyerahkan semua aset pemerintah kepada pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat.

Salah satu yang diserahkan ialah aset milik eks Kereta Api Belanda yang dikuasai oleh pemerintah (Staatspoorwegen/SS) yang sekarang diwarisi PT Kereta Api Indonesia.

“Salah satu dasar hukumnya adalah Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja, dan Pekerjaan Umum Indonesia No 2 Tahun 1950 yang menyebutkan mengalihkan semua aset itu kepada Djawatan Kereta Api (DKA) Republik Indonesia. Dengan demikian, terhitung sejak 6 Januari 1950 semua aset SS berada di bawah kewenangan dan kepemilikan DKA RI yang sekarang dikelola oleh KAI,” ucapnya.

Para anggota BAP DPD RI juga menyampaikan semua permasalahan-permasalahan yang ditemui di daerah terkait konflik pertanahan langsung kepada Menteri ATR/BPN, sebagai upaya mediasi dan penyaluran aspirasi dari masyarakat di daerah yang diterima BAP DPD RI.

“Harapan kami, DPD RI bersama pemerintah dapat mendorong penyelesaian sengketa tanah yang berlatar belakang grondkaart ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu harapan dari kami semua anggota BAP DPD RI karena kami mendapat mandat aspirasi dari daerah. Kami mendorong Kementerian ATR/BPN dapat segera menyelesaikan konflik-konflik terkait masalah agraria,” pungkas Sylviana.