Tanggulangi Dampak COVID-19, Kemensos Salurkan Bansos PKH Setiap Bulan

08 Apr 2020, 11:56 WIB

(Kemensos RI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan disetiap bulan. Sebelumnya, bansos PKH hanya dilakukan disetiap empat kali dalam setahun.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak wabah virus corona atau COVID-19, terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

"Mulai pertengahan April ini, KPM sudah bisa mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya, bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4).

1. Penyaluran lebih cepat demi memenuhi kebutuhan keluarga pra-sejahtera selama adanya wabah virus corona

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti (kiri) didampingi Kadisperindag Provinsi Banten Babar Suharso berdialog dengan pedagang beras saat melakukan Sidak di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Kamis (7/12). Sidak dilakukan untuk mengecek stok persediaan sekaligus stabilitas harga bahan kebutuhan pokok (sembako) di pasaran menjelang Natal dan Tahun Baru. (Dok. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Juliari mengatakan penyaluran bansos PKH dilakukan lebih cepat agar selama adanya wabah virus corona, keluarga pra-sejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi mereka, dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan di tengah kesulitan ekonomi dan kewajiban tinggal di rumah--sesuai imbauan pemerintah.

Selain itu, Juliari mengatakan, sesuai arahan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo, pemerintah harus menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera, agar mereka dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karenanya, #KemensosHadir melalui PKH untuk melindungi keluarga prasejahtera dari virus corona.

(IDN Times/Arief Rahmat)

2. Pemerintah akan menaikkan anggaran bansos PKH dan jumlah KPM

Menteri Sosial Juliari P Batubara (Dok. Kemensos)

Melalui bansos PKH, pemerintah tentunya akan memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, khususnya pada keluarga prasejahtera.

“Untuk itu, pemerintah juga menaikkan anggaran bansos PKH sebesar 25 persen,” kata Juliari.

Berdasarkan hasil rincian yang dilakukan Mensos, bansos untuk KPM PKH pada periode ini telah disesuaikan untuk setiap komponennya, seperti pada ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun adalah Rp250 ribu per bulan, anak SD Rp75 ribu per bulan, anak SMP Rp125 ribu per bulan, anak SMA Rp166 ribu per bulan, dan penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi Rp200 ribu per bulan.

Selain menaikkan anggaran bansos PKH, pemerintah melalui Kemensos juga akan menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta KPM dari sebelumnya 9,2 juta. Penambahan ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin), dan bersumber dari data yang dimutakhirkan setiap pemerintah daerah (pemda).

“Jadi, bansos dapat disalurkan lebih tepat sasaran karena yang mengetahui kondisi warganya adalah masing-masing pemda,” kata Mensos.

3. Kemensos telah menyusun pedoman dalam pengambilan dan penyaluran bansos di tengah wabah virus corona

Ilustrasi (IDN Times/Auriga Agustina)

Sesuai prinsip-prinsip dalam upaya pencegahan COVID-19, PKH juga menerapkan seruan #JagaJarak dan #JagaSehat dalam pengambilan bansos. Kemensos pun telah menyusun suatu pedoman dalam penyaluran bansos dan pedoman pengambilan bansos di ATM dan agen bank.

“Kami berkoordinasi dengan Pemda, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan sumber daya manusia (SDM) pendamping PKH, agar KPM bisa mencairkan bansos setiap bulan dengan #JagaJarak dan #JagaSehat, untuk mencegah penyebaran COVID-19,” kata Juliari.

Sementara, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan seluruh jajaran Ditjen Linjamsos bersama Pemda, Himbara, dan SDM PKH di seluruh Indonesia siap merealisasikan pencairan PKH tiap bulan.

Pepen menyebut, saat ini Kemensos memiliki lebih dari 38 ribu SDM yang tersebar di seluruh provinsi, dan didukung ribuan agen bank milik BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

“Di setiap kecamatan, ada SDM pendamping PKH yang siap untuk mengawal proses pencairan bantuan agar tepat dan aman sampai di tangan KPM,” kata Pepen.