Malaysia Kecam Keras Penyerbuan Massal ke Masjid Al-Aqsa oleh Israel

02 Oct 2026, 22:35 WIB

3 min read

Intinya Sih

Malaysia mengecam penyerbuan lebih dari seribu pemukim ilegal dan pejabat Israel ke Masjid Al-Aqsa, yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada 28 September 2026.
Kuala Lumpur menyebut aksi tersebut melanggar hukum internasional serta merusak status quo Al-Haram Al-Sharif, dan menuntut penghormatan terhadap kesucian situs serta hak beribadah jemaah Muslim.
Malaysia mendesak Dewan Keamanan PBB bertindak dan meminta Israel dimintai pertanggungjawaban, sambil menegaskan dukungan bagi negara Palestina berdaulat berperbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Malaysia mengecam keras aksi penyerbuan massal terbaru ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki, Rabu (30/9/2026). Pernyataan resmi tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia menyusul masuknya lebih dari seribu pemukim ilegal dan pejabat senior Israel ke situs suci tersebut. Penyerbuan yang disengaja itu dinilai sebagai pelanggaran berat serta upaya terang-terangan untuk menciptakan realitas baru di lapangan.

Dilansir New Malaysia Times, peristiwa penerobosan ke kompleks Al-Haram Al-Sharif itu terjadi pada Senin (28/9/2026). Rombongan pemukim tersebut dilaporkan dipimpin langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Aksi tersebut berlangsung di bawah perlindungan pasukan pendudukan kepolisian Israel bertepatan dengan hari libur Yahudi Sukkot.

1. Pelanggaran status quo dan hukum internasional
Masjid Al-Aqsa (unsplash.com/ekrem osmanoglu)
Dilansir Anadolu, Kementerian Luar Negeri Malaysia menegaskan bahwa penyerbuan berulang oleh pemukim dan pejabat Israel merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Tindakan tersebut dinyatakan merusak status quo historis dan hukum yang telah lama berlaku di kawasan Masjid Al-Aqsa.
Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra menegaskan aksi tersebut memiliki tujuan tertentu dari otoritas pendudukan. "Tindakan ini bukan sekadar provokasi terisolasi, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan rezim zionis Israel untuk mengubah identitas dan karakter Masjid Al-Aqsa serta Yerusalem Timur yang diduduki," demikian bunyi pernyataan resmi Wisma Putra.
Malaysia menyatakan menolak secara kategoris segala upaya pengubahan identitas situs suci tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa kesucian Al-Haram Al-Sharif harus dihormati dan dijaga sepenuhnya. Hak-hak keagamaan para jemaah muslim di tempat ibadah tersebut juga ditegaskan wajib dihormati dan ditegakkan sepenuhnya.
2. Desakan tindakan konkret Dewan Keamanan PBB
ilustrasi bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (Makaristos, Public Domain, via Wikimedia Commons)
Pemerintah Malaysia menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah cepat dan nyata atas insiden ini. Kuala Lumpur secara khusus meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak. Langkah tersebut dinilai penting guna memaksa rezim Israel segera menghentikan pelanggaran yang disengaja dan terang-terangan.
Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menuntut pertanggungjawaban dari rezim pendudukan atas pelanggaran status quo yang terus terjadi. "Rezim zionis Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas upayanya yang terus merusak status quo historis dan hukum di Al-Haram Al-Sharif," sebut pernyataan kementerian tersebut. Desakan ini ditujukan agar para pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Penegasan dukungan bagi kemerdekaan Palestina
potret anak-anak Gaza di kamp pengungsi penderitaan di kamp pengungsi. (unsplash.com/Mohammed Ibrahim)
Melalui pernyataan resmi tersebut, Malaysia menegaskan kembali solidaritasnya yang tidak tergoyahkan kepada rakyat Palestina. Pemerintah Malaysia menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sikap solidaritas ini menjadi posisi konsisten yang terus dipertahankan oleh Kuala Lumpur.
Malaysia turut mengulangi sokongan jangka panjangnya terhadap pendirian Negara Palestina yang merdeka serta berdaulat. Pendirian negara tersebut diserukan harus berlandaskan pada perbatasan sebelum tahun 1967. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa Yerusalem Timur merupakan ibu kota dari Negara Palestina yang berdaulat tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.