Tiga Fraksi di DPR Beri Sinyal Lampu Hijau untuk Amnesti Baiq Nuril

Senada, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil pun mengatakan bahwa kemungkinan besar surat permohonan amnesti tersebut akan disambut baik.

“DPR tidak ada halangan pemberian amnesti tersebut karena DPR sudah dari awal Presiden memberikan amnesti,” katanya di kompleks Parlemen.

Mengacu pada kasus Baiq, Djamil menjelaskan bahwa perlu adanya evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal karet. Tujuannya agar tidak terulang kasus serupa dan membuat presiden harus turun tangan dan mengeluarkan amnesti. 

“Jangan sekadar menjalankan ritual. Makanya presiden rekomendasi pemberian regulasi evaluasi dan diganti UU ITE ini. Kalau enggak dievaluasi maka hanya sekadar mencari simpati publik,” jelasnya.

Selaras dengan PKS dan Golkar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)Herman Herry mengatakan Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh pemberian amnesti bagi Baiq Nuril dalam rangka memberikan jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya mendukung pemberian amnesti kepada Baiq Nuril dalam rangka memberikan jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Herman, di Jakarta, Senin (22/7).

Sebelumnya, Baiq dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah tempat dirinya bekerja. Dia dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.

Setelah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Mataram, pelaku mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan memenangkannya. Baiq Nuril lantas mengajukan PK ke MA, namun permintaan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.