TKN Bantah Prabowo Terima 7 Persen dari Harga Pembelian Mirage 2000-5
Jakarta, IDN Times - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, membantah informasi yang menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima 7 persen dari harga pesawat Mirage 2000-5.
Hal tersebut diungkap menanggapi pemberitaan media asing yang melaporkan bahwa lembaga antikorupsi Uni Eropa sedang melakukan investigasi atas dugaan korupsi dalam pembelian 12 pesawat bekas dari Qatar oleh Prabowo.
“Yaa tentu harus dibuktikan ya (Prabowo terima 7 persen dari harga pesawat Mirage 2000-5) kita kan juga sebagai sebuah negara besar ya gak boleh terprovokasi lah oleh pihak-pihak luar ya, kita tahu ratusan tahun bangsa ini dijajah, dipecah belah, diadu domba satu sama lain padahal faktanya mungkin tidak benar,” kata Arief di TKN Fanta HQ, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).
Arief menjelaskan, saat ini tidak ada informasi yang bisa ditutup-tutupi. Sehingga masyarakat Indonesia menurutnya harus cerdas merespons informasi yang datang dari luar negeri.
“Kita patut waspada ya sehingga keutuhan bangsa kita ini tidak terkoyak oleh kepentingan asing,” ujarnya.
1. Jubir Menhan bantah ada investigasi korupsi pembelian Mirage 2000-5
Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan informasi terkait adanya investigasi dugaan korupsi dalam pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar adalah hoaks.
Dalam pemberitaan media asing itu, Prabowo diduga kunjungi Doha pada Januari 2023, untuk menandatangani Mirage beserta potongan 7 persen atau 55,4 juta Dolar AS. Uang diskon ini diduga untuk mendanai pemilu. Prabowo juga disebut menerima uang 20 juta Dolar AS dalam sebuah jet pribadi di bandara Doha.
“Berita tersebut fitnah. Faktanya tidak ada pembelian pesawat tersebut. Dan tidak pernah terjadi,” kata Dahnil kepada IDN Times, Jumat (9/2/2024).
2. Pembelian 12 Mirage 2000-5 ditunda Kemenhan
Sebelumnya, Kemenhan telah menyatakan menunda pembelian 12 unit jet tempur bekas itu lantaran adanya keterbatasan fiskal. Dahnil menyebut semula rencana penggunaan jet tempur Mirage 2000-5 sebagai transisi teknologi bagi penerbang tempur TNI Angkatan Udara (AU), sebelum kedatangan Rafale dari Dassault Aviation, Prancis.
"Pertama, ini karena kapasitas fiskal kita yang terbatas, maka kemudian ditunda. Sebenarnya, terus terang ini (disebabkan) cost-nya. Keinginan kami kan tadinya ini berfungsi untuk menutupi kekosongan penjagaan wilayah udara kita kan, karena sambil menunggu Rafale Dassault Aviation yang kemungkinan baru dibawa ke Indonesia lima tahun ke depan, gitu," ujar Dahnil di Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Dahnil belum bisa memastikan kapan penundaan pembelian jet tempur itu berlangsung. Ia menyebut penundaan pembelian jet tempur bekas itu tak menyebabkan adanya penalti, sebab pemerintah Indonesia sudah meneken kontrak.
“Gak, gak ada (kewajiban membayar penalti)," tutur Dahnil.
3. Anggaran belanja modal Kemenhan naik 36 persen di 2023
Kementerian Keuangan pun buka suara terkait penundanan pembelian 12 pesawat jet tempur, Mirage 2000-5, oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan untuk menunda pembelian pesawat merupakan wewenang Kementerian Pertahanan.
“Prioritas dan pilihan kegiatan (mau mengadakan barang atau alat apa), merupakan kewenangan dari kementerian atau lembaga," kata Isa kepada IDN Times, Jumat (5/1/2024).
Isa menjelaskan bahwa realisasi penyerapan anggaran belanja modal Kementerian Pertahanan sepanjang 2023 sudah mencapai 36 persen atau lebih besar daripada anggaran yang sama di tahun 2022.
Porsi penyerapan belanja modal di Kemhan pun menduduki urutan kedua paling besar. "Anggarannya sudah naik dari Rp50,1 triliun menjadi Rp70,9 triliun," jelasnya.
