Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irawan (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan memastikan, pihaknya tengah menyelidiki lebih lanjut terkait munculnya dokumen yang mengusulkan agar program MBG masuk nominasi Penghargaan Nobel 2026.
Dokumen itu mencantumkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan, salah satunya Kemendagri.
Benni menegaskan, pihaknya akan menelusuri, apakah dokumen itu memang secara kelembagaan berasal dari satuan di Kemendagri atau tidak.
"Ya itu kan tidak hanya dari kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Saat ditanya mengenai pejabat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang juga dicatut namanya dalam berkas, Benni menyebut informasi itu tidak tepat.
"Saya surah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN, kita sudah telepon Pak Rektor itu bukan dari IPDN," ungkap Benni.
Saat ini Kemendagri tengah menelusuri soal keberadaan staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) yang namanya ada di berkas.
"Tapi memang ada staf yang namanya Azhar itu di Dirjen Polpum, nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," tegas Benni.
