Tuntutan Mati Heru Hidayat dalam Kasus Asabri Diyakini Nol, Mengapa?

Indonesia disebut tak mengenal hukum kumulatif seperti di Amerika Serikat yang bisa memvonis seseorang hingga ratusan tahun. Menurut Petrus, pidana penjara tertinggi di Indonesia adalah seumur hidup dan jika bukan seumur, maka pidana penjara terberatnya adalah penjara tertinggi ditambah sepertiga-nya.

“Karena penjara seumur hidup merupakan pidana penjara tertinggi dan Indonesia tidak mengenal pidana penjara komulatif seperti di AS,” kata Petrus.

Petrus juga mempertanyakan alasan jaksa menggabungkan dakwaan dan tuntutan pidana kasus Asabri dengan Jiwasraya yang menjerat Heru. Sebab, Pasal 141 KUHAP menyebut penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal, pertama beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.

“Sebenarnya di dalam pasal 141 KUHAP diatur mengenai penggabungan dakwaan dan tuntutan, di mana Heru Hidayat dan Beny Tjokro merupakan terdakwa korupsi dalam kasus korupsi Jiwasraya, mengapa JPU tidak membuat penggabungan tuntutan pidana  dalam kasus korupsi Asabri bersamaan dengan korupsi Jiwassraya sesuai ketentuan Pasal 141 KIHAP karena syarat-syaratnya terpenuhi. Ini menjadi tanda tanya bahkan menimbulkan kecurigaan publik,” jelas Petrus.

Diketahui, Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus korupsi Asabri yang merugikan negara hingga Rp22,7 triliun. Tak hanya hukuman mati, Jaksa juga menunut Heru membayar uang pengganti senilai Rp12,64 triliun. Hukuman pidana pengganti itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.