UNDP Ingatkan Perlu Adanya UU yang Atur Kekerasan Berbasis AI

Syamsul mengingatkan, AI sangat berpotensi meningkatkan risiko terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam isu penanganan kekerasan di ranah digital.

Selain UU TPKS, Syamsul juga menyebutkan, undang-undang yang relevan dalam kasus kejahatan siber seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Pornografi, juga belum ada satupun yang secara eksplisit menyebutkan atau mengatur tentang Artificial Intelligence.

Menurutnya, dimensi dari AI sangat kompleks dan luas. Dengan belum diaturnya secara khusus, penanganan kasus-kasus terkait AI masih menggunakan undang-undang yang ada, seperti UU ITE atau KUHP, yang dapat menimbulkan multitafsir.

Karena itu, ia mendesak perlunya advokasi mengenai legislasi yang secara spesifik, melihat isu-isu kejahatan yang terkait dengan AI.

Menurutnya, kejelasan hukum yang bersifat apa yang ditulis itu yang diterapkan, sangat penting untuk menutup ruang multitafsir yang mungkin merugikan korban.

“Jadi kebutuhan agar ini diatur secara khusus di dalam peraturan perundangan juga mungkin satu hal yang bisa menjadi kerja kita bersama ke depannya,” kata Syamsul.