Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas, Kenapa Ya?

Hotman mengatakan Alexander diduga melakukan pelanggaran karena melakukan konferensi pers yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan bagi 51 pegawai nonaktif. Konferensi pers tersebut dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Pernyataan Alex yang diduga melanggar etik yaitu:

"...sedangkan yang 51 orang, kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan..."

"Pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan kepada 51 orang pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN telah merugikan," ungkap Hotman.

Diketahui dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berpolemik, terdapat 75 orang pegawai yang tak lolos. Namun, sebanyak 24 nama pegawai dianjurkan untuk mengikuti pelatihan.

Laporan dugaan pelanggaran etik Alexander kepada Dewas KPK itu diajukan oleh tujuh pegawai nonaktif pada 18 Agustus 2021. Mereka merupakan perwakilan 57 pegawai KPK.

Ketujuh pelapor adalah Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Sujanarko, Aulia Postiera, Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan Rasamala Aritonang.

Tak hanya membuat laporan, pegawai nonaktif KPK juga mengirimkan surat "Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Tindakan Korektif Ombudsman dan Rekomendasi Komnas HAM" kepada Dewas KPK. Surat itu dikirim pada tanggal 19 Agustus 2021.

"Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya dan menyatakan adanya malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK berupa ketidaktaatan dan pengabaian pada peraturan perundang-undangan, kesalahan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang," ungkap Hotman.

Sementara itu, Komnas HAM telah telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya dan menyatakan adanya 11 pelanggaran HAM pada pegawai KPK dalam pelaksanaan TWK, yaitu:

1. Hak atas keadilan dan kepastian hukum
2. Hak perempuan
3. Hak untuk tidak didiskriminasi
4. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
5. Hak atas pekerjaan
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas informasi
8. Hak atas privasi
9. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat
10. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
11. Hak atas kebebasan berpendapat

Ombudsman RI dan KomnasHAM RI telah memberikan tindakan korektif dan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh pimpinan KPK. Hotman pun berharap Dewas KPK bisa mengawasi tindak lanjut dari para pimpinan KPK.

"Dalam hubungan dengan pelaksanaan tindakan korektif dan rekomendasi dari Ombudsman RI dan KomnasHAM RI itu mohon kiranya agar Dewas dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat waktu dan untuk menghindari kerugian dan tindakan sewenang-wenang lebih lanjut pada pegawai KPK," ungkap Hotman.

Permohonan itu disampaikan, menurut Hotman, agar KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu berjalan berdasarkan asas pelaksanaan tugas dan wewenang. Hal tesebut tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yaitu untuk memastikan tegaknya hukum dan kepercayaan publik atas lembaga KPK.