WALHIi: Folu Net Sink 2030 Terancam Gagal akibat Karhutla

Berdasarkan deteksi panas satelit Copernicus, emisi karhutla jauh lebih besar, mencapai 65,18 Mt C atau setara sekitar 239 juta ton CO2. Artinya, 239 juta ton CO2 setara dengan seluruh emisi bahan bakar fosil tahunan Kazakhstan, mencakup pembangkit listrik batu bara, industri, transportasi, dan seluruh aktivitas ekonomi negara tersebut selama satu tahun penuh.

"Besarnya pelepasan emisi ini memperlihatkan kontradiksi serius dalam komitmen iklim Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030. Pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) mampu menyerap emisi lebih besar daripada emisi yang dilepaskannya pada 2030," kata Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, Patria Rizky Ananda, dalam keterangan pers dikutip Kamis (10/9/2026).

"Namun, ketika hutan, lahan, dan gambut terus terbakar, karbon yang seharusnya tersimpan, justru kembali dilepaskan ke atmosfer," sambungnya.

Patria menyebut bagaimana Indonesia dapat mencapai FOLU Net Sink, jika saat bersamaan puluhan hingga ratusan juta ton CO2 terus dilepaskan dari karhutla? Setiap kebakaran berarti karbon yang seharusnya tersimpan di dalam ekosistem dilepaskan kembali ke atmosfer.

"Ini bukan sekadar persoalan penanggulangan kebakaran, tetapi persoalan kredibilitas komitmen iklim Indonesia,” ujar dia.

FOLU Net Sink 2030 ditargetkan dicapai melalui sejumlah intervensi, termasuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan sekuestrasi karbon, serta pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut.

Namun, kata Patria, karhutla yang terus berulang di Indonesia menunjukkan salah satu sumber emisi utama sektor FOLU tersebut, belum berhasil dikendalikan.

"Bahkan FOLU ini sebenarnya telah gagal sejak disusun. Logika FOLU yang masih memberikan kuota besar bagi perubahan hutan menjadi konsesi bisnis berkorelasi dengan karhutla yang terus terjadi," ujar Patria.

Merujuk data SiPongi+, misalnya, Emisi CO2 dari karhutla tercatat 53.527.407 ton CO2 pada 2024, kemudian meningkat menjadi 56.204.535 ton CO2 pada 2025. Artinya, terjadi peningkatan sekitar 2,7 juta ton CO2 dalam satu tahun.

"Kondisi ini menunjukkan kontradiksi mendasar: pemerintah menargetkan peningkatan penyerapan karbon, tetapi belum berhasil menghentikan pelepasan karbon dari ekosistem yang sama,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional.

Bagi WALHI, karhutla harus ditempatkan sebagai persoalan utama kebijakan iklim Indonesia. Pemerintah harus memastikan pencegahan dilakukan berdasarkan risiko, terutama pada ekosistem gambut dan kawasan yang berulang kali terbakar, sekaligus menghentikan tata kelola yang membuat kawasan penyimpan karbon semakin rentan terhadap kebakaran.

Perlindungan dan restorasi gambut, kata Uli, harus ditempatkan sebagai bagian inti dari strategi FOLU, bukan hanya menjadi agenda ketika kebakaran telah terjadi.

Pada saat yang sama, pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap konsesi dan menegakkan hukum terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan atau membiarkan terjadinya karhutla.

Integrasi kebijakan iklim dengan tata ruang dan perizinan juga mutlak dilakukan agar kebijakan pemanfaatan lahan tidak justru menghasilkan pelepasan emisi yang bertentangan dengan target FOLU Net Sink. Upaya ini harus berjalan bersama dengan penguatan peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga dan memulihkan ekosistem yang rentan terbakar.

"Keberhasilan FOLU Net Sink 2030 tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak karbon yang diklaim berhasil diserap, tetapi juga dari seberapa jauh pemerintah mampu menghentikan karbon yang terus dilepaskan," kata Patria.

"Karhutla 2026 menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai. Selama hutan dan gambut masih terus terbakar, jutaan ton emisi masih dilepaskan, dan sumber pelepasan tersebut tidak dihentikan, maka komitmen FOLU Net Sink 2030 patut dipertanyakan. Indonesia tidak bisa mengklaim diri menuju net sink dengan membiarkan ekosistem penyimpan karbon terus menjadi sumber emisi," kata Uli.