Wamen HAM dan PBB Bahas Situasi HAM Papua di Jenewa

28 Sep 2026, 10:54 WIB3 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Wamen HAM dan PBB Bahas Situasi HAM Papua di Jenewa

Wakil Menteri HAM Mugiyanto bertemu OHCHR di Jenewa. (Dok. Humas KemenHAM)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Wamen HAM Mugiyanto bertemu Awa Dabo di Jenewa untuk membahas kebijakan HAM Indonesia dan situasi HAM di Papua.
Pemerintah menyoroti tantangan di wilayah pegunungan Papua, penghentian kekerasan, perlindungan masyarakat sipil, serta akuntabilitas penanganan dugaan pelanggaran HAM.
Pertemuan turut membahas ruang masyarakat sipil, pembaruan UU HAM, RANHAM, uji tuntas HAM bagi korporasi, dan penguatan kelembagaan nasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Oktober 2024

Kementerian HAM berdiri sebagai kementerian tersendiri dan menjalankan peran sebagai focal point pemerintah dalam urusan HAM.

Senin (28/9/2026)

Pungka M Sinaga mengutip keterangan mengenai pertemuan Wamen HAM dengan Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB Awa Dabo.

2027

Sosialisasi dan uji coba mekanisme human rights due diligence direncanakan pada sejumlah perusahaan.

2028

Penerapan kepatuhan HAM bagi korporasi direncanakan berlangsung lebih luas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pertemuan membahas perkembangan kebijakan HAM Indonesia, situasi HAM di Papua, akuntabilitas dugaan pelanggaran HAM, serta sejumlah agenda penguatan HAM.
Who?
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto dan Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB Awa Dabo.
Where?
Pertemuan berlangsung di Jenewa, Swiss.
When?
Pernyataan mengenai pertemuan dikutip pada Senin (28/9/2026).
Why?
Pembahasan dilakukan untuk membicarakan perkembangan kebijakan HAM Indonesia, situasi HAM di Papua, dan penguatan akuntabilitas.
How?
Pembahasan dilakukan melalui pertemuan, koordinasi dengan TNI dan Polri, serta dorongan terhadap investigasi transparan dan keterbukaan informasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Wamen HAM Mugiyanto bertemu Awa Dabo dari OHCHR di Jenewa. Mereka membicarakan keadaan HAM di Papua, perlindungan orang-orang, dan cara memeriksa dugaan pelanggaran dengan terbuka. Mereka juga membahas peran masyarakat sipil, aturan HAM, dan perusahaan. Pemerintah masih menyiapkan aturan untuk perusahaan yang akan dicoba pada 2027 dan diterapkan lebih luas pada 2028.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pertemuan ini membuka ruang pembahasan antara Kementerian HAM dan OHCHR mengenai tantangan HAM di Papua serta agenda penguatan kelembagaan. Penekanan pada investigasi transparan, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan ruang masyarakat sipil menunjukkan adanya unsur akuntabilitas dalam pembahasan kebijakan HAM Indonesia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto bertemu Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB atau OHCHR Awa Dabo di Jenewa, Swiss, untuk membahas perkembangan kebijakan HAM Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, situasi HAM di Papua hingga akuntabilitas penanganan dugaan pelanggaran HAM turut menjadi pembahasan.

OHCHR adalah Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), yaitu departemen Sekretariat PBB yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia.

Kementerian HAM mengakui masih terdapat tantangan HAM dan keamanan di sejumlah wilayah Papua, khususnya kawasan pegunungan. Pemerintah menyatakan salah satu perhatian utamanya ialah mendorong penghentian kekerasan dan memastikan pelindungan masyarakat sipil.

"Dalam pertemuan tersebut, Wamen HAM menyampaikan perkembangan kelembagaan Kementerian HAM yang telah berdiri sebagai kementerian tersendiri sejak Oktober 2024. Kementerian HAM menjalankan peran sebagai focal point pemerintah dalam urusan HAM, dengan mandat memperkuat penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, termasuk mendorong kepatuhan HAM di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas Kementerian Hak Asasi Manusia Pungka M Sinaga, di Jakarta, Senin (28/9/2026).

1. Bahas situasi HAM Papua

Wakil Menteri HAM Mugiyanto bertemu OHCHR di Jenewa. (Dok. Humas KemenHAM)

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian HAM menyampaikan situasi HAM di Papua masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah pegunungan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk memperkuat penghormatan HAM dalam pelaksanaan tugas dan operasi keamanan.

Pungka menjelaskan HAM turut menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penanganan dugaan pelanggaran HAM. Proses investigasi yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi kepada publik dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.

2. OHCHR soroti ruang masyarakat sipil

Sidang Majelis Umum PBB (UNGA). (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Public domain, via Wikimedia Commons)

OHCHR menekankan pentingnya ruang masyarakat sipil yang independen dalam pembahasan tersebut. Kritik dan masukan dari masyarakat sipil disebut sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan HAM.

Kedua pihak juga membahas perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil Indonesia dalam forum-forum HAM internasional di Jenewa.

3. Bahas UU HAM hingga korporasi

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Pertemuan juga membahas pembaruan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi berikutnya, uji tuntas HAM bagi korporasi, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, serta penguatan kelembagaan HAM nasional.

Terkait pembaruan UU HAM, Mugiyanto menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna. Konsultasi publik disebut telah dilakukan di berbagai daerah dengan melibatkan perguruan tinggi, masyarakat sipil, komunitas, dan pemangku kepentingan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai kepatuhan HAM bagi korporasi, termasuk mekanisme human rights due diligence (HRDD). Implementasinya direncanakan bertahap melalui sosialisasi dan uji coba pada sejumlah perusahaan pada 2027, sebelum penerapan lebih luas pada 2028.