Wamen PPPA: Silakan Punya Anak Banyak, Asal Pertimbangkan Ekonomi
- Veronica Tan ajak masyarakat lakukan perencanaan keluarga
- Keluarga harus pertimbangkan kemampuan ekonomi dan memberi kesetaraan bagi anak
- Anak-anak harus terpenuhi kualitas tumbuh kembangnya
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengajak masyarakat bisa melakukan perencanaan keluarga. Dia mengatakan, setiap keluarga punya hak untuk mempunyai berapa anak, tetapi tetap harus pertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua dan kemampuan memberi kesetaraan bagi tiap anak.
"Mau punya anak berapapun, itu hak tiap orangtua, tetapi pertimbangkan juga kemampuan ekonomi orangtua dan kemampuan memberi kesetaraan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan," kata dia dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).
"Anak-anak merupakan tanggungjawab utama orangtua. Selain itu, keluarga berkualitas wajib memastikan anak tidak stunting dengan memberikan gizi yang baik," lanjut Veronica Tan.
1. Agar menghasilkan keluarga dan anak-anak yang berkualitas
Veronica mengatakan, hal ini dilakukan agar menghasilkan keluarga dan anak-anak yang berkualitas. Semua keluarga harus punya pola pikir baru bahwa memiliki anak harus dibarengi dengan perencanaan keluarga yang matang agar anak-anak yang dilahirkan terpenuhi kualitas tumbuh kembangnya.
Menurutnya, memiliki anak butuh pertimbangan yang matang, jadi bukan hanya sebatas berapa banyak jumlah anak yang bisa dimiliki.
2. Perempuan bukan lagi tulang rusuk, kini jadi tulang punggung keluarga
Dia mengatakan, kini kaum perempuan yang tidak lagi hanya sebagai tulang rusuk suami, lebih dari itu, semakin banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga.
"Kita lihat sekarang, banyak sekali perempuan yang berjuang sebagai sebagai tulang punggung keluarga. Selain sebagai tulang punggung keluarga, perempuan juga dituntut dapat menjadi manajer keluarga," kata dia.
3. Ibu jadi manajer keluarga, tak ada dalam pelajaran sekolah
Peran perempuan yang kerap menjadi manajer dalam keluarga, kata Veronica, tidak ada sekolahnya. Perempuan membuktikan diri bahwa mereka berdaya.
Hanya saja, dalam prosesnya di tengah sosial, pekerjaan perempuan dalam rumah tangga seringkali tidak diakui sebagai sebuah profesi.
"Ketika para suami bekerja, para istri inilah yang bertanggungjawab penuh mengelola keluarga dan mendidik anak. Jadi saya titip ke pemerintah daerah, libatkan perempuan minimal 30 persen dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Suara mereka berharga dan harus dipertimbangkan," ujar dia.
