Wapres di HAKORDIA: Korupsi Seperti COVID-19, Musibah Global

Ma'ruf mengatakan, perjuangan pulih dari krisis yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil jika ada tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi.

"Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," kata dia.

Situasi sulit yang tengah dihadapi sekarang dinilai bakal semakin terasa berat dengan perilaku koruptif. Korupsi di pelayanan air dan tanah, kata Ma'ruf akan berdampak negatif pada kesejahteraan para petani, sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.

Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," katanya.

Ma'ruf meminta masyarakat memberikan perhatian kepada beberapa hal. Kemakmuran dinilai tak mungkin dapat dinikmati oleh negara yang kaya jika alokasi sumber daya jatuh pada segelintir orang. Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki.

"Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," ujarnya.

Kemudian, upaya pemberantasan korupsi mestinya diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat.

Terakhir dia berharap semangat dari tema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”, menjadi penguat komitmen dan langkah dari seluruh Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah untuk menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yang mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

"Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh korupsi, antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional," katanya.

Demikian pula, agenda revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara.

Dalam agenda ini turut hadir sejumlah jajaran menteri koordinator dan menteri kabinet Indonesia Maju, kepala badan lembaga, serta ketua dan wakil KPK dan jajarannya.

Dari pantauan IDN Times, hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kemudian Menteri Tenaga Kerja Ida Fauizah, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Serta hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan kepala pemerintahan daerah salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya.