WAWANCARA KHUSUS Ombudsman: Pengawasan Internal Tak Cukup Awasi Lapas

Syafrida mengatakan setiap institusi memiliki lembaga pengawas internal. Namun, mekanisme tersebut tidak sama dengan pengawasan eksternal yang dilakukan Ombudsman maupun DPR.

Ombudsman memiliki kewenangan untuk melihat pelayanan publik dan memeriksa ada atau tidaknya maladministrasi. Menurut Syafrida, pemeriksaan langsung diperlukan karena kondisi di dalam lapas tidak seluruhnya dapat diketahui dari laporan internal.

"Tapi mengawasi internal ini kan tidak sama dengan adanya pengawas eksternal ya," katanya.

Dia mengatakan pengawasan eksternal menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan di lingkungan pemasyarakatan dapat diperiksa dari luar institusi.

Syafrida menyoroti karakter lapas dan rutan yang berbeda dengan ruang publik biasa. Akses terhadap area tersebut terbatas sehingga masyarakat tidak dapat melihat langsung bagaimana kondisi dan tata kelola di dalamnya.

Karena itu, menurut dia, pemeriksaan oleh lembaga eksternal dibutuhkan agar informasi mengenai kondisi lapas tidak hanya berasal dari pihak yang berada di dalam sistem.

"Di Lapas ini tuh siapa aja. Harus ada dipikirkan metode yang misalnya agar tidak terjadi potensi seperti ini," kata dia.

Syafrida mengatakan mekanisme pengawasan juga perlu dipikirkan agar potensi masalah dapat dicegah sejak awal.

Dia tidak hanya mendorong keterbukaan kepada lembaga pengawas. Syafrida mengatakan masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai kondisi pemasyarakatan.

Menurut Syafrida, publik dapat menjadi bagian dari pengawasan apabila informasi mengenai pengelolaan warga binaan disampaikan dengan mekanisme yang tepat.

"Jadi bukan hanya kepada lembaga pengawas, publik kan juga harus tahu," kata dia.

Dia juga menyinggung perlunya penempatan warga binaan berdasarkan kategori tertentu. Salah satunya, narapidana kasus korupsi disebut perlu ditempatkan secara khusus dan tidak digabung dengan warga binaan lainnya.

Selain mendorong pembenahan sistem, Ombudsman masih akan mendalami berbagai temuan dari pemeriksaan Lapas Cibinong. Syafrida mengatakan lembaganya sedang menyiapkan kajian cepat untuk menjadi dasar saran perbaikan kepada Menteri Imipas.

Jika tidak diterima langsung oleh Menteri, saran tersebut akan dikirimkan kepada Kementerian Imipas untuk dilaksanakan.

"Tapi yang jelas begini, saya cuma melihat dari segi maladministrasi, kami pasti akan melakukan pendalaman terhadap temuan kami di Lapas Cibinong," ujarnya.

Dia mengatakan dokumen, informasi, dan keterangan yang telah diperoleh dapat menjadi bahan untuk pendalaman lanjutan.

Syafrida berharap kasus Cibinong mendorong Kementerian Imipas melakukan reformasi atau revitalisasi secara menyeluruh. Pembenahan tersebut tidak hanya menyasar bangunan, tetapi juga sistem dan orang-orang yang menjalankan pemasyarakatan.

"Nah, dan kedua, kami besar harapan kami dengan kejadian ini ada upaya serius Kementerian Imipas melakukan apakah reformasi total ataupun revitalisasi total terhadap bangunan yang sudah kita temukan, tapi karena sudah dirobohkan nggak bisa lagi digunakan ya kan," katanya.

Menurut dia, reformasi harus mencakup sistem, sumber daya manusia, aturan pelaksana, serta mekanisme pengawasan internal terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"Tapi yang jelas terkait dengan dengan apa reformasi total itu kan berarti ada perbaikan sistem, ada perbaikan sumber daya manusia, ada perbaikan aturan pelaksana, ada perbaikan dalam pengontrolan dari internal Kementerian Imipas sendiri terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya itu untuk Lapas dan Rutan," kata dia.