Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Gugatan UU Parpol soal Batasan Jabatan Ketua Umum Dinilai Picu Kisruh

Gugatan UU Parpol soal Batasan Jabatan Ketua Umum Dinilai Picu Kisruh
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) di Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi menimbulkan gejolak politik.

Penggugat yang mengajukan uji materi UU Parpol itu ialah warga Nias bernama Eliadi Hulu dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Saiful Salim. Mereka mendorong agar ketua umum parpol punya batasan periode jabatan, agar tidak lagi menyuburkan praktik otoritarianisme dan dinasti politik.

  1. 1. Gugatan UU Parpol di MK bisa timbulkan gejolak

    Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (IDN Times/ Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (IDN Times/ Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Arifki menjelaskan, gejolak politik yang bisa ditimbulkan itu lantaran banyak parpol yang tentunya tidak setuju dengan gugatan UU Parpol. Mengingat, banyak parpol yang tidak mengatur batasan periode jabatan ketua umumnya dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    "Jabatan ketum parpol jadi dua periode ini, tentu secara kelembagaan parpol akan memberikan ruang kepada kader-kader terbaik untuk bisa mengisi posisi jabatan ketum. Dan ini tentu juga akan pergolakan dari beberapa partai yang memang dirugikan dengan jabatan ketum dua periode ini," ucap dia saat dihubungi IDN Times, Selasa (4/7/2023).

    Di sisi lain, kata Arifki, protes terhadap batasan jabatan ketua umum parpol itu juga muncul dari kelompok oligarki yang berada di belakang layar parpol. Belum lagi, dari pihak anak-anak pendiri parpol yang biasanya juga punya posisi penting di struktural parpol.

    "Apakah itu oligarki, dari anak-anak pendiri partai atau pendiri partainya itu sendiri yang ingin bisa memimpin parpol lebih dari dua periode," jelas dia.

  2. 2. Di Indonesia parpol cenderung identik dengan figur keluarga

    Puan, Megawati, dan Prananda Prabowo saat lebaran (Instagram/@puanmaharaniri)
    Puan, Megawati, dan Prananda Prabowo saat lebaran (Instagram/@puanmaharaniri)

    Arifki tak memungkiri dalam konteks demokrasi kontemporer dan juga fenomena politik di Indonesia, pembangunan partai politik cenderung identik dengan figur keluarga tertentu, bukan menjadi milik publik. Oleh sebabnya, gugatan UU Parpol di MK itu akan mendapat banyak penolakan keras.

    "Makanya saya melihat, memisahkan antara kepemilikan parpol dengan hak publik ini juga agak susah, karena kekuatan figur-figur tertentu maupun keluarganya memperlihatkan posisi bahwa nepotisme dan sikap-sikap kekeluargaan dalam pembangunan parpol di Indonesia masih terbentuk," tutur dia.

    Para tokoh yang merasa berjasa mendirikan parpol menganggap punya hak untuk menentukan siapa ketua umumnya ke depannya. Sehingga, kata Arifki, sebenarnya muncul ketidakadilan, bahwa seharusnya parpol menjadi wadah bagi semua warga negara untuk berkarier maupun menjadi ketua umum.

    "Makanya ini juga akan tarik menarik antara parpol yang dirugikan dan parpol yang memang siap, untuk kemudian memberikan ruang kepada kader menjadi ketum parpol," imbuh dia.

  3. 3. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol digugat ke MK

    Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU Parpol itu digugat warga Nias bernama Eliadi Hulu dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Saiful Salim.

    Dalam gugatannya, mereka meminta MK mengakomodasi syarat masa jabatan ketua umum parpol. Mereka mendorong jabatan ketum parpol maksimal dua periode. Sehingga, masa jabatan ketua parpol maksimal 10 tahun, agar tidak lagi terjadi otoritarianisme dan dinasti politik.

    "Sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi masa jabatan tertentu, demikian pula halnya dengan partai politik yang dibentuk atas dasar UU a quo dan juga merupakan peserta pemilu, sudah sepatutnya bagi siapa pun pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya," tulis Eliadi dan Saiful dalam dalil berkas permohonan, dikutip dari situs resmi MK, Rabu (28/6/2023).

    Dalam dalilnya, penggugat menilai, tidak adanya aturan batasan masa jabatan ketum parpol mengakibatkan tak ada batasan. Sebagai contoh, Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Umum PDIP selama 24 tahun.

    Menurut mereka, panjangnya masa jabatan ketua umum parpol mengakibatkan penumpukan kekuasaan pada satu orang, dan akhirnya memunculkan otoritarianisme.

    Akibatnya, kata pengugat, seperti fenomena yang terjadi di PDIP, penentuan calon presiden dan wakil presiden semuanya berada di tangan Megawati. Kemudian, pembahasan rancangan undang-undang di DPR, fraksi PDIP juga harus mendapatkan izin Megawati. Bahkan hal itu secara terang-terangan dikonfirmasi secara langsung oleh anggota Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto beberapa waktu lalu.

    Terkait dinasti politik yang ditimbulkan dari tak adanya batasan ketum parpol di Indonesia, mereka juga mencontohkan PDIP dan Partai Demokrat. Selain Megawati yang menjabat sebagai Ketua Umum PDIP selama 24 tahun, dua anaknya juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.

    Adapun Partai Demokrat, dari Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun ke anaknya, AHY, dan SBY bergeser menjadi Ketua Majelis Tinggi. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro atau Ibas, menjadi Wakil Ketua Umum PD.

    "Hal ini telah membuktikan adanya dinasti dalam tubuh parpol," ungkapnya.

     

    Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Related Articles

See More
Polemik Gugatan UU Parpol soal Batas Jabatan Ketum