Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Partai Prima Kembali Laporkan Dugaan Pelanggaran KPU ke Bawaslu

Partai Prima Kembali Laporkan Dugaan Pelanggaran KPU ke Bawaslu
Jajaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Kantor DPP Prima, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dengan terlapor KPU.

Adapun agenda sidang tersebut yakni pembacaan laporan dengan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 oleh Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobi.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dan Anggotanya Totok Hariyono di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

  1. 1. Pelaporan terkait verifikasi parpol melalui aplikasi SIPOL KPU

    (dok. Bawaslu)
    (dok. Bawaslu)

    Dasar laporan tersebut sebagaimana yang disampaikan Partai Prima, salah satunya karena menganggap KPU melakukan pelanggaran administrasi, dimana Partai Prima merasa dirugikan saat verifikasi administrasi melalui aplikasi SIPOL KPU.

    Kuasa Hukum Partai Prima Mangapul Silalahi mengatakan, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terlapor terhadap pelapor dalam melakukan verifikasi partai politik, pelapor mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan register Perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Maret 2023.

  2. 2. KPU dinilai melanggar PKPU Nomor 4 Tahun 2022

    Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Mangapul juga menyebut, verifikasi administrasi yang dilakukan oleh terlapor usai putusan PN Jakarta Pusat yang menerima gugatan pelapor tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Register Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023 menunjukkan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu. Terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINlSTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

    "Berdasarkan itu, pelapor menganggap, terlapor melakukan perbuatan melawan hukum," ucap dia.

  3. 3. Laporan pelapor dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas

    Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Terkait hal ini, anggota KPU RI Mochamad Afifuddin yang mewakili terlapor, menjelaskan bahwa laporan pelapor tidak berdasarkan dan tidak memiliki kedudukan hukum serta kabur atau tidak jelas.

    "Bahwa setelah terlapor membaca laporan pelapor, terlapor tidak dapat membaca secara utuh laporan pelapor, semisal waktu dugaan pelanggaran administrasi pemilu perihal perbaikannya dokumen, perbaikan administrasi dalam Sipol," ujar dia.

    Sebelum sidang diakhiri, Ketua Majelis Sidang Puadi sempat menanyakan kepada para pihak, apakah akan mendatangkan saksi-saksi pada saat sidang kedua dengan agenda pembuktian.

    "Sebelum sidang ditutup dan masuk agenda pembuktian pada esok hari, apakah pelapor dan terlapor akan mengajukan saksi?" tanya Puadi.

    "Izin majelis, kami siap datangkan 2 saksi," jawab Mangapul.

    Sedangkan terlapor tidak mendatangkan saksi-saksi karena merasa sudah cukup dengan apa yang disampaikan.

    Sebagai informasi, sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 tersebut dilanjutkan pada Rabu (15/3/2023), dengan agenda pembuktian.

    Sebelumnya, Prima juga pernah melaporkan dugaan pelanggaran KPU ke Bawaslu. Kala itu, Prima ajukan gugatan sengketa KPU ke Bawaslu.

Related Articles

See More
Prima Laporkan Dugaan Pelanggaran KPU, Bawaslu Gelar Sidang