Respons Bawaslu soal Isu Bakal Capres Tampar Wamen
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) buka suara soal munculnya isu dugaan kekerasan yang dilakukan bakal calon presiden (capres) kepada salah satu wakil menteri (wamen). Dugaan yang beredar, bakal capres itu juga menjabat sebagai menteri.
Terkait hal itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan konteks penanganan pelanggaran yang jadi kewenangan Bawaslu. Lolly menjelaskan, Bawaslu hanya punya kewenangan melakukan penanganan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kepemiluan.
"Bawaslu ini kan kalau dalam konteks kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran, dia hanya punya kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran etik, dan pelanggaran hukum lainnya," kata Lolly dalam keterangannya, Selasa (19/9/2023).
1. Masyarakat diimbau tak mudah tersulut penggiringan opini
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty (IDN Times / Yosafat Diva Bayu Wisesa) Lolly mengatakan, apabila dugaan pelanggaran yang terjadi tidak memenuhi unsur pelanggaran kepemiluan tersebut, Bawaslu akan mengkaji kasusnya lebih lanjut.
Namun, Lolly tak memungkiri jelang kontestasi politik Pemilu 2024 banyak bermunculan penggiringan opini. Oleh sebabnya, dia mengajak masyarakat tidak mudah tersulut informasi yang beredar tanpa mengetahui kebenarannya.
"Tapi kalau misalnya penggiringan opini, apakah ini penggiringan opini atau bukan, namanya tahun politik, semua isu bisa digoreng, maka kedewasaan kita sebagai orang yang mendapatkan informasi itu penting, tidak gampang memakan informasi secara mentah, harus dicek kebenarannya," jelas dia.
"Betul atau tidak, bohong atau gak beritanya gitu. Hati-hati karena ini menyangkut nama baik orang lain ya, sehingga kecerdasan kita itu menjadi penting untuk bisa memilah informasi," lanjut Lolly.
2. Pintu masuk penanganan pelanggaran bisa melalui laporan dan temuan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Saat ditanya apakah Bawaslu akan menindak akun yang menyebarkan kegaduhan soal isu kekerasan salah satu bacapres tersebut, Lolly menjelaskan, pintu penanganan pelanggarannya ada dua, yakni laporan dan temuan.
Apabila nantinya kasus itu dilaporkan masyarakat, Bawaslu akan memeriksa terlebih dahulu laporan tersebut, apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak.
"Tapi kalau ternyata tidak, Bawaslu bisa menyarankan kepada orang yang melaporkan untuk menempuh jalur lain, misalnya kalau ini kriminal murni, maka tentu Bawaslu akan mengarahkan kepada yang melaporkan sebaiknya melaporkan ke pihak kepolisian, misalnya begitu," tutur dia.
3. Penganiayaan ranah kepolisian
Ilustrasi ancaman. (IDN Times/Mardya Shakti) Lebih lanjut, Lolly menjelaskan, apabila penanganan pelanggaran masuk melalui adanya temuan jajaran pengawas, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait kebenaran informasi tersebut.
"Nah kalau dia jalurnya temuan, maka itu temuan dari jajaran pengawas pemilu. Terpenuhi unsur atau tidak, nah kalau dia jalurnya temuan, maka itu temuan dari jajaran pengawas pemilu. Cuma itu peristiwa yang ditanyakan ini kan informasinya melalui media sosial ya, kita harus mengecek kebenarannya," jelas dia.
Lolly lantas menuturkan, apabila perkaranya mengenai penganiayaan, maka kasus tersebut bukan menjadi ranah Bawaslu, melainkan kepolisian.
"Tapi bagi Bawaslu kan kalau perkaranya misalnya penganiayaan, itu ranahnya ranah kepolisian, bukan ranah Bawaslu," imbuh dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
