Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengklaim pemerintah siap kapan saja untuk membahas RUU Perampasan aset dengan DPR. Apalagi hal tersebut merupakan inisiatif DPR sejak 2023.
"Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah
diajukan DPR sejak tahun 2003 yang lalu," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, yang dikutip pada Sabtu (3/5/2025).
Pemerintah memandang perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang. Tujuannya agar hakim punya dasar hukum dalam mengambil keputusan.
"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," jelasnya.
Yusril menilai UU Perampasan Aset diperlukan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, UU tersebut dinilai bisa mencegah penegak hukum sewenang-wenang.
"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto embali mewacanakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset. Hal itu ia sampaikan pada peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat.
"Dalam rangka juga pemberantasan korupsi saya mendukung UU Perampasan Aset, saya mendukung," ujar Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh Internasional, di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Prabowo mengatakan, jangan sampai para koruptor tidak mengembalikan aset yang sudah dicuri.
"Enak saja sudah nyolong gak mau kembalikan aset, gue tarik saja lah itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" ucap dia.