Jakarta, IDN Times - Dewan Pemilihan Umum Sementara (CEP) Haiti menetapkan jadwal baru pemilihan presiden dan legislatif pada Senin (27/7/2026). Keputusan ini menjadi langkah penting untuk mengakhiri hampir sepuluh tahun tanpa pemilu nasional di negara Karibia tersebut.
Pemungutan suara akan berlangsung di tengah krisis keamanan yang masih melanda Haiti. Pemerintah transisi berharap proses demokrasi ini menjadi awal pemulihan stabilitas politik setelah bertahun-tahun dilanda konflik.
CEP menetapkan putaran pertama pemilihan presiden dan legislatif digelar pada 13 Desember 2026. Putaran kedua, yang mencakup pemilihan pejabat lokal, dijadwalkan berlangsung pada 21 Februari 2027.
Hasil akhir pemilu rencananya diumumkan pada 7 Maret 2027. Jadwal baru ini disusun setelah rencana pemungutan suara pada Agustus lalu ditunda akibat situasi keamanan yang belum kondusif.
"Keputusan ini merupakan langkah terbaik bagi perdana menteri untuk mengakhiri perselisihan politik," kata Presiden Dewan Transisi Edgard Leblanc Fils.
Penyelenggara pemilu menyatakan persiapan logistik terus dilakukan agar seluruh tahapan dapat terlaksana tepat waktu.
Pemerintah Haiti mengakui aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata menjadi hambatan terbesar dalam menggelar pemilu. Kelompok kriminal saat ini menguasai sebagian besar wilayah ibu kota, Port-au-Prince.
Kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat, merusak fasilitas umum, dan memperburuk krisis kemanusiaan di negara itu.
"Kami sempat mengira situasi Haiti membaik, tetapi kenyataannya justru makin buruk," kata Direktur Eksekutif Haitian Bridge Alliance, Guerline Josef.
Ketua Dewan Transisi Laurent Saint-Cyr menegaskan pemerintah berupaya memulihkan keamanan dengan dukungan aparat nasional dan misi internasional agar pemilu berjalan aman.
Haiti tidak pernah menggelar pemilu nasional sejak 2016. Krisis politik semakin memburuk setelah Presiden Jovenel Moïse tewas dibunuh di rumahnya pada Juli 2021.
Sebelum tewas, Moïse sempat menunda pemilu legislatif hingga memicu kekosongan di parlemen. Habisnya masa jabatan para pejabat tanpa adanya pengganti memperpanjang ketidakpastian politik di Haiti.
"Saya menilai Haiti tidak membutuhkan campur tangan asing lagi untuk menyelesaikan krisis ini," kata mantan Menteri Pemilu Haiti, Mathias Pierre.
Pemerintah berharap pembentukan dewan transisi dan penyelenggaraan pemilu ini dapat mengembalikan pemerintahan yang dipilih secara demokratis serta memperkuat stabilitas negara.