20 Negara Serukan Pengawasan Global Saat AI Makin Canggih

22 Sep 2026, 16:19 WIB

3 min read

Intinya Sih

Sebanyak 20 negara dan Uni Eropa mendorong sistem pengawasan AI internasional untuk menetapkan standar, memverifikasi keamanan, dan mengoordinasikan respons ketika kemampuan AI melampaui ambang tertentu.
Inisiatif ini mengusulkan pengujian keamanan sebelum peluncuran, akses bagi evaluator independen, standar bersama antarnegara, serta kajian pembentukan lembaga pengawas global melalui forum PBB.
Deklarasi didukung sejumlah pemimpin dunia, tetapi belum ditandatangani AS, China, India, Jepang, Inggris, Prancis, dan Korea Selatan; keberhasilannya bergantung pada komitmen diplomatik, politik, serta finansial.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Sebanyak 20 negara bersama Uni Eropa (UE) mendorong pembentukan sistem pengawasan internasional untuk kecerdasan buatan (AI). Berdasarkan laporan Al Jazeera yang mengutip rilis kantor Presiden Finlandia Alexander Stubb pada Senin (21/9/2026), sistem tersebut dirancang untuk menetapkan standar, memverifikasi keamanan, serta mempertemukan negara-negara ketika kemampuan AI melewati ambang batas tertentu.

Deklarasi yang disampaikan menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menekankan kendali manusia dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Pernyataan bersama tersebut juga menyebut industri, pemerintah, serta masyarakat perlu bertindak saat ini untuk mewujudkan potensi AI.

Dorongan tersebut muncul di tengah kekhawatiran terhadap insiden teknis yang berhasil melewati pagar pengaman. Panel Ilmiah Internasional Independen untuk AI yang didukung PBB menilai peretasan agen AI milik OpenAI terhadap perusahaan rintisan Hugging Face pada Juli lalu telah mengungkap kelemahan sistem keamanan yang tersedia.

Direktur Eksekutif The Future Society, Nick Moes, menyambut kolaborasi lintas negara tersebut sebagai langkah yang positif.

“Ini adalah kabar baik bahwa berbagai pemerintah bersatu menyerukan lembaga internasional karena tidak ada pemerintah yang dapat mencapai ini sendirian,” katanya kepada NBC News.

1. Inisiatif global menetapkan tiga langkah pengawasan
ilustrasi AI (pexels.com/Tara Winstead)
Inisiatif tersebut memuat tiga langkah yang saling melengkapi untuk memperkuat pengawasan tanpa memperlebar kesenjangan akses terhadap manfaat AI antarnegara. Langkah pertama mengharuskan perusahaan menguji keamanan sistem sebelum dirilis kepada publik sekaligus memberikan akses kepada pengevaluasi independen.
Langkah kedua mendorong pemerintah dan kelompok regional membuat standar keamanan bersama sehingga seluruh negara mempunyai keahlian ilmiah yang memadai. Langkah ketiga mengajak anggota PBB memanfaatkan berbagai upaya internasional yang telah berjalan untuk mengkaji pembentukan lembaga pengawas global.
Perdebatan mengenai kecepatan pengembangan AI juga berlangsung di kalangan pimpinan industri. Kepala Eksekutif Anthropic Dario Amodei menyerukan perlambatan pengembangan, yang turut didukung Kepala Eksekutif OpenAI Sam Altman serta Kepala Eksekutif SpaceX dan Tesla Elon Musk.
OpenAI menyatakan dalam unggahan blog bahwa Amerika Serikat (AS) berada pada posisi strategis untuk memimpin penyusunan kerangka kerja global. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah terbentuknya sistem yang terfragmentasi dan memicu konflik, sekaligus mendukung penetapan standar teknis internasional.
2. Pemimpin dunia mendukung deklarasi pengawasan AI
ilustrasi bendera negara-negara di dunia (pexels.com/Hugo Megalhaes)
Deklarasi tersebut mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri (PM) Norwegia Jonas Gahr Store, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, serta Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Penandatangan lainnya meliputi PM Kanada Mark Carney, PM Belanda Rob Jetten, PM Australia Anthony Albanese, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.
Dokumen tersebut masih terbuka bagi negara lain yang ingin memberikan dukungan, sementara sejumlah negara besar belum bergabung. AS dan China, sebagai dua kekuatan AI terbesar, tak tercantum bersama India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, dan Prancis dalam daftar penandatangan.
Ketidakhadiran AS dan China terjadi bersamaan dengan rencana pertemuan tatap muka ketiga dalam setahun antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Gedung Putih untuk membahas AI. Washington dan Beijing menolak seruan untuk memperlambat pengembangan teknologi karena saling bersaing mendominasi teknologi canggih.
3. Diplomasi menentukan tata kelola global AI
ilustrasi hubungan manusia dengan AI (pexels.com/cottonbro studio)
Penyusunan tata kelola global tersebut bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan memobilisasi komitmen politik dan sumber daya. Pembentukan lembaga internasional itu juga sangat ditentukan oleh kesiapan negara-negara dalam menyelaraskan regulasi domestik dengan kerangka kerja global, sementara minimnya partisipasi negara pelopor AI dapat menjadi tantangan bagi sistem pengawasan yang diusulkan.
Proses diplomasi diperkirakan terus berlangsung seiring meningkatnya kebutuhan untuk memitigasi risiko teknologi terdepan secara global. Moes menyebut mobilisasi modal diplomatik, politik, dan finansial masih diperlukan untuk menjaga kendali atas model terdepan, sedangkan konsensus yang lebih luas dibutuhkan agar standar keamanan dapat diterapkan secara adil dan menyeluruh di seluruh dunia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.