40 Tahun Deklarasi Hak Pembangunan, Indonesia Dorong Aksi Nyata

24 Sep 2026, 22:50 WIB2 min read

Marcheilla Ariesta

News

Channel

Add Us on Google

40 Tahun Deklarasi Hak Pembangunan, Indonesia Dorong Aksi Nyata

Menlu Sugiono dorong pemenuhan hak atas pembangunan bagi semua orang di High-Level Meeting to Commemorate the 40th Anniversary of the Declaration on the Right to Development di sela-sela High-Level Week UNGA 81. (Dok. Kemlu RI)

Intinya Sih

Menlu Sugiono menegaskan pembangunan adalah hak setiap orang dan bangsa, yang harus dijalankan secara inklusif agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat.
Indonesia memulai pemenuhan hak pembangunan di dalam negeri melalui perluasan akses pendidikan, gizi, dan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam forum PBB, Indonesia mendorong aksi konkret, dukungan internasional setara, serta adopsi Kovenan Internasional tentang Hak atas Pembangunan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pembangunan merupakan hak setiap orang dan setiap bangsa. Menurutnya, pemenuhan hak tersebut harus dilakukan secara inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Pembangunan merupakan hak bagi setiap orang dan setiap bangsa. Pemenuhan hak ini harus memastikan partisipasi yang inklusif serta manfaat yang dapat dirasakan oleh semua,” kata Sugiono dalam High-Level Meeting to Commemorate the 40th Anniversary of the Declaration on the Right to Development di sela-sela High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Rabu (23/9/2026).

1. Pemenuhan hak atas pembangunan dimulai dari dalam negeri

Sekjen Gerindra Sugiono ungkap partai koalisi sepakat ambang batas parlemen 5 persen. (IDN Times/Amir Faisol).

Sugiono mengatakan bagi Indonesia, pemenuhan hak atas pembangunan perlu dimulai dari dalam negeri. Pemerintah terus memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap pendidikan, pemenuhan gizi, serta layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pembangunan di tingkat nasional juga perlu berjalan beriringan dengan dukungan internasional yang kuat. Perubahan global yang berlangsung cepat membuat setiap negara perlu memiliki kesempatan yang setara untuk menjalankan prioritas pembangunan masing-masing.

2. RI dorong penyelesaian dan adopsi International Covenant on the Right to Development

Indonesia juga terus mendorong penyelesaian dan adopsi International Covenant on the Right to Development sebagai landasan hukum internasional yang lebih kuat dalam pemenuhan hak atas pembangunan.

“Peringatan 40 tahun ini harus lebih dari sekadar seremoni. Momentum ini harus menghasilkan dorongan politik yang kuat agar hak atas pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh orang dan seluruh negara sesuai dengan prioritas agenda pembangunan masing-masing negara,” ujar Sugiono.

3. Pertemuan memperingati 40 tahun Deklarasi Hak atas Pembangunan

Menlu Sugiono bahas ketahanan nasional di Climate Security Dialogue di sela UNGA 81 di New York. (Dok. Kemlu RI)

Pertemuan untuk memperingati 40 tahun Deklarasi Hak atas Pembangunan tersebut dibuka oleh Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Forum itu juga menghadirkan perwakilan masyarakat sipil.

Pertemuan tersebut digelar untuk mendorong langkah konkret dalam implementasi hak atas pembangunan di tengah berbagai ketimpangan dan tantangan global.