Hadiri Debat Umum PBB, Menlu RI Dorong Penguatan Multilateralisme
Menlu RI Sugiono menghadiri pembukaan Debat Umum SMU PBB ke-81 di New York sebagai Ketua Delegasi Indonesia.
UNGA81 mengangkat pemulihan kepercayaan terhadap multilateralisme dan kemampuan PBB merespons tantangan global.
Indonesia membawa agenda perdamaian, penyelesaian konflik, reformasi PBB, serta penguatan suara negara-negara Global South.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri pembukaan Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-81 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Sugiono hadir sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam rangkaian High-Level Week (HLW) UNGA81.
Debat Umum UNGA81 dipimpin Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman dari Bangladesh. Tahun ini, UNGA81 mengusung tema “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All”.
Tema tersebut menyoroti kebutuhan untuk memulihkan kepercayaan terhadap multilateralisme sekaligus memastikan PBB mampu merespons perubahan, dan berbagai tantangan global secara efektif.
Dalam rangkaian HLW, Indonesia membawa sejumlah agenda, mulai dari perdamaian dan penyelesaian konflik hingga reformasi PBB, dan penguatan suara negara-negara Global South.
1. Sekjen PBB soroti perubahan lanskap kekuatan global
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (European Parliament from EU, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons) Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dalam pidato pembukaan Debat Umum menyoroti perubahan lanskap kekuatan global yang berlangsung di tengah berbagai persoalan internasional. Konflik, ketimpangan, perubahan iklim, hingga perkembangan kecerdasan artifisial (AI) menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi masyarakat dunia.
Pidato tersebut juga menjadi Debat Umum terakhir Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Ia menekankan arah masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan manusia dalam mengelola kekuasaan secara bijaksana.
Dalam situasi tersebut, Guterres menilai multilateralisme dan hukum internasional semakin penting. Keduanya diperlukan agar penggunaan kekuasaan tetap berlandaskan aturan dan prinsip yang disepakati bersama.
Pesan tersebut disampaikan ketika PBB menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepercayaan negara-negara anggotanya sekaligus menunjukkan kemampuan menghasilkan respons terhadap berbagai persoalan global.
2. Presiden UNGA tekankan reformasi dan tindakan nyata
Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sedang berpidato dalam acara Hari Internasional untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Maret 2026. (commons.wikimedia.org/Press Information Department of Bangladesh) Sementara itu, Presiden UNGA81 Khalilur Rahman menekankan perlunya memulihkan kepercayaan terhadap PBB melalui reformasi dan tindakan nyata. Menurutnya, PBB tetap memiliki posisi yang penting dalam sistem internasional, tetapi organisasi tersebut perlu menunjukkan keberadaannya mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat dunia.
Pembahasan mengenai reformasi PBB menjadi salah satu agenda penting dalam UNGA81. Isu tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus menjawab tuntutan, agar sistem multilateral lebih responsif terhadap perubahan global.
Selain Debat Umum, rangkaian HLW UNGA81 juga mencakup sejumlah pertemuan tingkat tinggi. Agenda tersebut antara lain membahas Hak atas Pembangunan, aksi iklim dan transisi berkeadilan, kenaikan permukaan laut, pencegahan dan respons pandemi, pemberantasan rasisme, serta penghapusan senjata nuklir.
Berbagai agenda tersebut berlangsung di tengah situasi global yang masih menghadapi konflik berkepanjangan, krisis iklim, ketimpangan pembangunan, serta perkembangan teknologi yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru.
3. Indonesia bawa agenda perdamaian hingga Global South
Menlu RI Sugiono hadiri Debat Umum PBB di New York. (Dok. Kemlu RI) Dalam rangkaian HLW UNGA81, Indonesia membawa sejumlah prioritas utama. Salah satunya mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik, termasuk perhatian terhadap situasi Palestina.
Indonesia juga akan memperkuat perannya sebagai bridge-builder dalam diplomasi internasional. Peran tersebut diarahkan untuk menjembatani berbagai kepentingan, dan mendorong kerja sama yang dapat menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan bersama.
Reformasi PBB serta penguatan suara negara-negara Global South juga menjadi bagian dari agenda Indonesia. Jakarta mendorong multilateralisme yang lebih kuat, inklusif, dan efektif, sehingga sistem internasional dapat lebih responsif terhadap kepentingan berbagai negara.
Selain isu global, Indonesia akan menyampaikan berbagai capaian dan prioritas pembangunan nasional dalam rangkaian pertemuan di New York. Kehadiran Sugiono dalam HLW UNGA81 menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk terus terlibat aktif dalam diplomasi multilateral sekaligus membawa kepentingan nasional dalam pembahasan berbagai agenda global.
