Tunis, IDN Times - Mantan Presiden Tunisia, Nabil Karoui melanjutkan protesnya terkait keputusan penahanannya dengan melakukan aksi mogok makan. Bahkan akibat aksi mogok makan tersebut menyebabkan Karoui harus dilarikan dan dirawat ke rumah sakit selama beberapa hari.
Sebelumnya Nabil Karoui ditahan oleh aparat Tunisia setelah tebukti bersalah dengan terlibat dalam kasus korupsi. Namun ia menolak jika terlibat kasus korupsi dan menolak keputusan penahanan tersebut.
Pada hari Selasa (08/06/2021) Mantan Capres Tunisia dari Partai Qalb Tounès, Nabil Karoui dilarikan ke rumah sakit setelah melakukan aksi mogok makan. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes keputusan penahanannya setelah diputuskan bersalah dan terbukti terlibat dalam tindak korupsi.
Dikutip dari laman Africa News, Juru Bicara Kejaksaan Tunisia, Mohsen Dali mengatakan bahwa, "Dokter meminta Tn. Karoui untuk dipindahkan ke rumah sakit terkait dengan masalah kesehatannya. Namun ia akan kembali dipindahkan ke sel tahanan setelah kesehatannya kembali membaik."
Dilansir dari La Presse, Nabil Karoui sudah melakukan aksi mogok makan sejak Jumat (04/06/2021) untuk memrotes penahanan yang ia sebut ilegal. Bahkan sejak Senin (07/06/2021) Karoui dan pengacaranya Nezih Souiî menolak untuk menandatangani dokumen untuk memperpanjang penahanan pra pengadilan dalam pertemuan bersama hakim di pengadilan.
Karoui yang merupakan presiden Partai Qalb Tounes tersebut sudah ditahan sejak Desember terkait pencucian uang dan penghindaraan pajak. Bahkan pada 2019, ia juga sudah ditahan terkait kasus yang sama dan membuatnya harus menjalani kampanye calon presiden di dalam penjara.
Kemudian Karoui dibebaskan beberapa hari sebelum berlangsungnya pemilihan presiden tahun 2019. Akan tetapi ia kalah telak dari lawannya Kais Saled yang merupakan pensiunan profesor hukum konstitusi.
Sebelum dijerat hukuman korupsi, Karoui sudah dituding melakukan korupsi oleh berbagai politisi lain sehingga membuka jalan untuk investigasi korupsi kepadanya. Namun partainya Qalb Tounes menjadi salah satu yang terbesar di Tunisia bersama dengan Partai Ennahda yang merupakan partai dengan kursi terbesar di parlemen.
Namun pihak Partai Enhada selama ini menuding terdapat yang ganjal dari kepemimpinan Presiden Kais Saled. Partai tersebut menuding Saled meskipun melakukan aksi pemberantasan korupsi tapi melakukan pembatasan kebebasan berpendapat dengan membatasi para aktivis dan blogger.
Selama beberapa tahun belakangan ini Tunisia telah menghadapi ketidakstabilan politik setelah gagalnya upaya membentuk kabinet setelah pemilu parlementer. Bahkan setelah 10 tahun peristiwa Arab Spring di Afrika Utara dan Timur Tengah, Tunisia masih jauh dari sukses untuk bertransisi ke arah demokrasi, dilaporkan dari laman Middle East Eye.