Anwar Ibrahim Buka Suara soal Peta Baru China yang Diprotes Malaysia
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan hak Malaysia di Laut China Selatan harus dipertahankan. Hal ini terkait peta baru yang dikeluarkan China, yang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan.
“Saya sebut tadi (di pertemuan ASEAN) kita ada pendirian dan mengusulkan bahwa ASEAN punya pendirian yang sama. Pertahankan hak kita, dan berunding dengan baik bersama China,” kata Anwar, ketika ditemui awak media di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
1. Malaysia protes soal peta baru China
Malaysia menolak keras perilisan peta baru China yang masih mengklaim perairan lepas pantainya di Laut China Selatan, adalah milik China.
“Malaysia tidak mengakui klaim China di Laut China Selatan sebagaimana dituangkan dalam Peta Standar China Edisi 2023, yang mencakup wilayah maritim Malaysia,” sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, dikutip dari New Straits Times, beberapa waktu lalu.
Kuala Lumpur menyatakan, masalah sengketa perairan internasional tersebut sangat kompleks, sehingga isu ini harus ditangani secara damai melalui dialog berdasarkan hukum internasional.
2. China klaim hampir seluruh area Laut China Selatan
China mengklaim kedaulatan di hampir seluruh bagian Laut China Selatan yang menjadi jalur perdagangan internasional senilai triliunan dolar setiap tahunnya. Namun, pada 2016, klaim China ini ditolak Mahkamah Internasional.
Kasus ini diajukan Filipina ke Mahkamah Internasional karena klaim China tersebut tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut.
Pernyataan China sebelumnya datang berdasarkan sebuah peta yang diterbitkan pada 1947. Peta itu menunjukkan adanya nine dash line atau sembilan garis yang terhubung dari selatan China, tepatnya di Pulau Hainan.
3. Wilayah yang diprotes Malaysia terletak di utara
Sementara itu, wilayah yang ada di Laut China Selatan yang diklaim China dan merupakan milik Malaysia, berada di utara Pulau Kalimantan, Indonesia, termasuk rangkaian dari Pulau Spratly.
Dalam beberapa tahun terakhir, China memang telah meningkatkan pengembangan pulau-pulau buatan, dan melengkapinya dengan fasilitas militer serta landasan pacu.
Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya juga menuding kapal-kapal China mengganggu kapal penangkap ikan mereka.
