Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) resmi menetapkan sanksi kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rwanda pada Rabu (28/10/2026). Keputusan ini didorong keterlibatan Kemhan Rwanda dalam konflik di Republik Demokratik (RD) Kongo.
Pada Maret 2026, RD Kongo dan Rwanda setuju meredam tensi di tengah proses perdamaian yang tersendat. Sementara, konflik di bagian timur RD Kongo masih terus berlanjut meski sudah ada perjanjian damai antara kedua negara yang dimediasi AS.
Kementerian Keuangan AS mengatakan bahwa sanksi kepada Kemhan Rwanda ini imbas oleh pengiriman ribuan tentara Rwanda ke RD Kongo. Tentara itu diterjunkan untuk membantu suplai senjata dan logistik pemberontak M23.
“Otoritas Rwanda sudah memperkenalkan senjata canggih di medan perang, termasuk sistem rudal dan peralatan pengacak sinyal yang membuat risiko besar pada penerbangan sipil di RD Kongo,” kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dikutip dari ABC News.
Selama ini, Rwanda dituding membantu pemberontak M23 bahkan PBB mengaku punya bukti keterlibatan militer Rwanda dalam konflik internal RD Kongo. Tudingan ini membuat hubungan Rwanda dengan RD Kongo memanas.
Pada saat bersamaan, Kemenkeu AS juga mengumumkan sanksi kepada dua perusahaan finansial yang terafiliasi dengan pemerintah Rwanda. Kedua perusahaan itu adalah Zigama Credit dan Savings Society.
Dilansir Business Insider Africa, kedua perusahaan itu sudah memfasilitasi pembayaran peralatan tempur dan perjalanan latihan militer. Selain itu, membantu pengiriman transaksi finansial senilai belasan juta dolar yang menguntungkan M23 dan afiliasinya.
Ketetapan sanksi baru dari AS ini dilakukan di tengah konferensi penyelesaian konflik di RD Kongo di Garmisch, Jerman. Dalam pertemuan ini, delegasi militer dari RD Kongo dan Rwanda hadir untuk merumuskan komitmen keamanan sesuai dalam Perjanjian Perdamaian Washington.
Dalam konferensi ini, Uni Afrika, Qatar, dan AS ikut serta dalam merumuskan komitmen keamanan antara kedua negara. Dalam setahun terakhir, Presiden AS, Donald Trump sudah mendorong persetujuan damai antara Rwanda dan RD Kongo.
Sementara itu, inisiatif AS ini menunjukkan keinginannya untuk mengamankan suplai mineral di RD Kongo, seperti tembaga, kobalt, tantalum, emas, dan lithium. Namun, sejumlah pihak menilai perjanjian ini lebih menekankan pada kepentingan komersial dibanding perlindungan warga sipil.