Survei 2 Tahun Prabowo: Seskab Teddy Dinilai Terbaik, Nusron Menteri Terburuk
Survei IndocPolls menempatkan Seskab Teddy Indra Wijaya sebagai pejabat kabinet dengan penilaian terbaik, meraih 15,8 persen.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman berada di posisi kedua dengan penilaian 13,6 persen, disusul sejumlah menteri lain.
Nusron Wahid mendapat penilaian terburuk sebesar 0,17 persen, sementara survei melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi.
Jakarta, IDN Times - Temuan survei Indonesia Center for Politics and Law Studies (IndocPolls) menyebut, Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, dianggap sebagai pejabat di kabinet terbaik dalam 2 tahun pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Teddy mendapat penilaian sebesar 15,8 persen. Angkanya tidak terpaut jauh dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang meraih 13,6 persen.
Sebaliknya, penilaian terburuk terhadap menteri/kepala badan disandang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, hanya 0,17 persen. Disusul Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang dinilai buruk 0,25 persen.
“Pada momen dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penilaian terbaik menteri/kepala badan diraih oleh Seskab Teddy, sedang Nusron Wahid menjadi yang terburuk,” kata Direktur Komunikasi IndocPolls, Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
1. Seskab Teddy dianggap bisa jadi jembatan hingga gaya komunikasi publik baik
Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas di kediaman pribadi, Hambalang, Bogor, Jumat (9/10/2026) (dok. Sekretariat Presiden) Taufik menjelaskan, penilaian positif publik terhadap Teddy karena dianggap punya posisi strategis yang sangat dekat dengan Prabowo dan tugasnya, untuk menjembatani koordinasi dengan jajaran menteri maupun pejabat lainnya. Publik juga menyoroti gaya komunikasi Teddy.
“Di tengah tantangan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah maupun langkah-langkah kebijakan yang diambil, Teddy berhasil menyelaraskan hingga mengkomunikasikannya kepada publik,” ucap Taufik.
Selain itu, penilaian publik terhadap Teddy dipengaruhi dari popularitas yang sudah didapatkan sebelum menjabat sebagai Seskab.
“Meskipun ada pandangan miring hingga kritik terhadap cara Teddy menjalankan tugasnya, tetapi secara umum publik menilai positif peran Teddy dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Taufik.
2. Mentan dinilai punya kinerja baik sejak era Jokowi
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah pejabat ekonomi dan lembaga negara, Jumat (25/9/2026). (Dok. Tim Media Presiden) Sementara, Mentan Amran mendapat posisi kedua tebaik, karena dikenal publik sebagai “panglima” di sektor pertanian. Kinerjanya sudah dikenal baik oleh publik sejak era Presiden Ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo, hingga kembali dipercaya oleh Prabowo pada bidang yang sama.
“Dalam setahun pemerintahan, Amran berhasil mewujudkan ambisi Prabowo agar Indonesia berhasil meraih swasembada pangan sesingkat-singkatnya,” terang Taufik.
Terlebih, di era Amran, produksi beras nasional terus meningkat diserta serapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang sangat tinggi. Pada pertengahan Juli 2026, CBP mencetak rekor tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia dengan menyentuh angka 5,4 juta ton.
“Di tengah tantangan kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta serangkaian bencana, besarnya produksi beras memberikan penyangga bagi potensi penurunan pada tahun ini,” ujar Taufik.
Secara urut menteri-menteri yang dianggap kinerja baik selanjutnya ialah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (6,5 persen), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (5,2 persen), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (3,8 persen).
Berikutnya ada Menteri Agama Nasaruddin Umar (3,5 persen), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (3,3 persen), serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (2,7 persen). Lalu ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (2,1 persen) dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (2,0 persen).
Di luar 10 besar, ada nama-nama seperti Menteri HAM Natalius Pigai (1,8 persen), Menko Ekonomi Airlangga Hartarto (1,7 persen), Menteri Luar Negeri yang baru Armanatha Nasir (1,5 persen), hingga Menko Polkam Dudung Abdurachman (1,2 persen).
3. Menteri yang dinilai paling buruk kinerjanya
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta (dok. Sekretariat Presiden) Sorotan luas terhadap kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN menjadi biang buruknya penilaian publik terhadap Nusron Wahid.
“Berkali-kali mangkir dari pemeriksaan KPK, Nusron disebut berada di luar negeri hingga muncul desakan untuk dipanggil paksa,” kata Taufik.
Menteri lainnya yang dinilai paling buruk adalah Menteri PU Dody Hanggodo, berkaitan dengan sejumlah kontroversi dari sikapnya yang dinilai arogan terhadap anak buahnya sendiri, hingga bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika yang mengikutsertakan keluarganya beberapa waktu yang lalu.
“Kombinasi antara lemahnya kebijakan dan program dengan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan memberi penilaian buruk terhadap sejumlah menteri/kepala badan,” jelas Taufik.
Menteri lain yang dinilai punya kinerja buruk ialah yang membidangi program prioritas pemerintah. Misalnya, Koperasi Desa seperti Menteri Desa Yandri Susanto (0,33 persen) dan Menteri Koperasi Ferry Julianto (0,42 persen). Selanjutnya, Menteri Perumahan Maruarar Sirait (0,33 persen), di mana program pembangunan 3 juta rumah tidak kunjung mencatatkan keberhasilan yang signifikan.
Menteri lain yang dinilai buruk kinerjanya adalah Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana (0,33 persen). Berikutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, masing-masing sebesar 0,42 persen. Selebihnya masih ada 4,8 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
“Karhutla yang melanda berbagai wilayah dan kejadian kecelakaan transportasi berupa tenggelamnya kapal-kapal penyeberangan berkontribusi terhadap penilaian buruk oleh publik,” pungkas Taufik.
Survei IndocPolls dilakukan pada 15 sampai 20 Oktober 2026, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili 38 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
