Jakarta, IDN Times - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu upayanya melalui bantuan Presiden bagi 112.849 usaha mikro terdampak bencana yang telah dinyatakan lolos verifikasi, dengan nilai Rp3 juta per penerima.
Satgas PRR Kebut Pemulihan Sumatera, 112.849 UMKM Dapat Bantuan
3 min read
Intinya Sih
5W1H
Satgas PRR mempercepat pemulihan ekonomi dan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan dukungan hampir Rp30 triliun untuk 29 kementerian/lembaga pada 2026.
Sebanyak 112.849 usaha mikro lolos verifikasi menerima Banpres Rp3 juta per penerima, dari 173.600 usulan daerah; penyaluran tahap pertama ditargetkan selesai sebelum Desember 2026.
Pemerintah menyiapkan tahap kedua bagi calon penerima lain dengan batas pengiriman data 2 November 2026, sambil menangani jalan, jembatan, sungai, irigasi, dan fasilitas umum.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, warung, kafe, dan restoran. Karena itu, pemulihan usaha perlu berjalan beriringan dengan rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak.
1. Pemerintah percepat pemulihan tiga provinsi
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu upayanya melalui bantuan Presiden bagi 112.849 usaha mikro terdampak bencana yang telah dinyatakan lolos verifikasi, dengan nilai Rp3 juta per penerima. (dok. Tim Media Satgas PRR) Tito memaparkan, dari total anggaran Rp622 miliar untuk sektor UMKM, Rp618 miliar telah disalurkan Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah mengalokasikan hampir Rp30 triliun pada 2026 bagi 29 kementerian/lembaga untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut.
Dari anggaran yang diajukan sebesar Rp22,3 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum telah menerima penyaluran Rp21,1 triliun. Anggaran itu mencakup penanganan jalan, jembatan, fasilitas umum, normalisasi sungai, dan irigasi.
Tito juga mendorong penanganan infrastruktur yang mendesak, termasuk normalisasi sungai dengan sedimentasi tinggi serta perbaikan jalan dan jembatan di daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal.
2. Bantuan Rp3 juta
Ilustrasi KUR. (dok. Istimewa) Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan 112.849 usaha mikro telah dinyatakan lolos verifikasi untuk menerima Bantuan Presiden (Banpres). Saat ini, bantuan tersebut sedang diproses untuk direalisasikan pada tahap pertama, dengan target seluruh bantuan tersalurkan sebelum Desember 2026.
“Target kami, seluruh bantuan ini sudah harus terealisasi sebelum Desember 2026,” ujar Maman dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatera.
Maman menjelaskan, pemerintah menerima 173.600 data calon penerima yang diusulkan pemerintah daerah. Setelah melalui verifikasi dan pembersihan data, sebanyak 112.849 dinyatakan valid. Rinciannya, 70.296 penerima di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat. Penyaringan dilakukan, antara lain, untuk memeriksa anomali data melalui pencocokan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemerintah juga menemukan sekitar 23 ribu calon penerima telah terdaftar sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Maman, Banpres ini diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Sementara itu, pelaku usaha yang telah mengakses layanan perbankan memiliki skema penanganan tersendiri, termasuk kebijakan relaksasi. Bantuan sebesar Rp3 juta per usaha dapat digunakan untuk membeli kembali peralatan yang dibutuhkan agar kegiatan usaha berjalan, seperti kompor, blender, dan perlengkapan produksi lainnya.
3. Tahap kedua disiapkan
Ilustrasi UMKM (IDN Times/Imam Faishal) Kementerian UMKM juga menyiapkan tahap kedua untuk calon penerima yang belum terakomodasi. Pemerintah menetapkan 2 November 2026 sebagai batas waktu penyampaian data dari daerah. Data yang masuk selanjutnya akan diverifikasi sebelum penetapan penerima.
Maman mengatakan, pemerintah memilih memproses bantuan bagi penerima yang sudah valid terlebih dahulu agar penyalurannya tidak tertunda hanya karena pendataan calon penerima lainnya belum selesai.
Dalam dialog dengan Wakil Gubernur Aceh, Maman juga memastikan aspirasi mengenai pelibatan bank daerah telah ditindaklanjuti. Ia menyebut Bank Aceh sudah dapat ikut merealisasikan penyaluran bantuan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik perbankan syariah di Aceh.
Pemulihan infrastruktur juga diharapkan mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sehingga aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali berjalan. Melalui koordinasi Satgas PRR, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, pemerintah mendorong pemulihan usaha masyarakat berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur pascabencana. (WEB)
Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.
