AS Tuduh Kanada Campuri Pemilu Sela Lewat Isu Perang Tarif

23 Oct 2026, 08:23 WIB4 min read

Leo Manik

News

Channel

Add Us on Google

AS Tuduh Kanada Campuri Pemilu Sela Lewat Isu Perang Tarif

Bendera Kanada. (unsplash.com/Praveen Kumar Nandagiri)

Intinya Sih

Kedutaan Besar AS di Ottawa menuduh politisi Kanada memakai isu tarif untuk memengaruhi pemilu sela AS pada 3 November, di tengah perang dagang kedua negara sejak 2025.
Washington menyoroti pertemuan dan aktivitas sejumlah pejabat Kanada serta 11 warga Kanada yang didakwa atau dihukum karena pemungutan suara ilegal, tanpa bukti keterkaitan pemerintah Kanada.
PM Mark Carney dan pejabat Kanada membantah intervensi, menyebut kebijakan balasan tarif melindungi ekonomi; AS mengancam merespons jika lobi Kanada dinilai mengganggu pemilu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Ottawa menuduh para politisi Kanada berupaya mencampuri pemilihan umum (pemilu) sela AS melalui rilis lembar fakta pada Rabu (21/10/2026). Washington menilai perlawanan Kanada terhadap kebijakan tarif Presiden Donald Trump bertujuan memengaruhi pemungutan suara pada 3 November mendatang. Pemerintah Kanada juga disebut mengabaikan kekhawatiran terkait potensi intervensi tersebut.

Kedua negara terlibat perang dagang sejak awal masa jabatan kedua Trump pada 2025. Kanada membalas bea masuk AS dengan menerapkan pajak impor balasan terhadap produk-produk Amerika. Kedubes AS mengidentifikasi berbagai pernyataan publik pejabat Kanada soal tarif itu sebagai upaya menggoyahkan perolehan suara pemilu sela.

1. Deretan aktivitas pejabat dan warga Kanada yang disorot AS

ilustrasi pemilihan umum (unsplash.com/ Element5 Digital)

Lembar fakta Kedubes AS menyoroti pernyataan Menteri Perindustrian Kanada, Melanie Joly, terkait respons tarif pada Agustus lalu. Washington juga mempermasalahkan pertemuan Joly dengan pejabat Partai Demokrat di Boston dan Chicago pada September. Selain itu, Perdana Menteri Ontario, Doug Ford, ikut disorot akibat seruan tarif balasan dan kampanye iklan antitarif tahun lalu yang menampilkan klip pidato radio mantan Presiden AS Ronald Reagan tahun 1987.

Tuduhan serupa diarahkan kepada Konsul Jenderal Kanada di Boston, Bernadette Jordan, yang menghadiri acara perdagangan bersama kandidat Demokrat. Anggota Parlemen Partai Liberal, Anthony Housefather, turut dicatat karena berkampanye untuk anggota DPR Demokrat, Debbie Wasserman Schultz, di Florida menjelang pemilihan pendahuluan Agustus lalu. Kedubes AS juga mengklaim Kanada menempati urutan kedua tertinggi dalam jumlah penuntutan kasus pemungutan suara ilegal oleh warga asing.

Sebanyak 11 warga negara Kanada didakwa atau dijatuhi hukuman tahun ini karena memberikan suara tidak sah dalam pemilu AS antara 2012 hingga 2024. Meski demikian, dokumen tersebut tidak menyertakan bukti keterkaitan sebelas warga itu dengan upaya pemerintah Kanada untuk mencampuri pemilu. Kedubes AS pun meminta warga Kanada tidak terlibat dalam proses demokrasi mereka.

2. Pejabat Kanada bantah tuduhan intervensi pemilu

PM Kanada Mark Carney (Prime Minister of Canada, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons)

Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, dan Doug Ford kompak membantah tuduhan upaya memengaruhi pemilih AS dalam konferensi pers pada Rabu. Ford menyatakan pihaknya sama sekali tidak tertarik mencampuri pemilu AS dan hanya berfokus melindungi ekonomi serta masyarakat di Ontario maupun Kanada. Senada, Carney menegaskan langkah balasan negaranya murni respons atas kebijakan perdagangan Washington.

"AS memulai serangkaian tindakan perdagangan. Kami merespons hal tersebut untuk melindungi lapangan kerja Kanada, melindungi perusahaan Kanada, dan mengembangkan ekonomi kami," ujar Carney, dilansir CBC News.

Melanie Joly turut menepis tudingan tersebut dan menyatakan Kanada tidak akan pernah mencampuri pemilu negara lain. Ia menjelaskan kunjungannya menemui politisi Demokrat maupun Republik di AS beberapa bulan terakhir bertujuan menarik investasi bagi perekonomian Kanada. Sebelumnya, Carney juga menegaskan bahwa Kanada dan negara-negara asing, termasuk AS, tidak boleh saling mencampuri urusan pemilu masing-masing.

3. AS ancam balas Kanada jika campuri pemilu

Presiden AS, Donald Trump, dan PM Kanada, Mark Carney. (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Peringatan Kedubes AS ini muncul sepekan setelah Duta Besar AS untuk Kanada, Pete Hoekstra, menyatakan pihaknya memantau ketat indikasi intervensi menjelang pemilu sela. Penasihat perdagangan utama Trump, Peter Navarro, juga telah memperingatkan Kanada dalam konferensi ekonomi di Washington pada September lalu. Ia mengancam Kanada akan membayar mahal jika mengintervensi pemilu di negara bagian perbatasan seperti Maine dan Michigan melalui lobi penolakan tarif.

"Kami memantaunya, kami mengevaluasinya, dan jika sebagian di antaranya menjadi campur tangan pemilu, maka Amerika akan meresponsnya," kata Hoekstra, dilansir Al Jazeera.

Perang dagang ini mulai menekan kandidat Senat Partai Republik di Maine dan Michigan. Kandidat Senator Republik di Michigan, Mike Rogers, merilis iklan yang menyerukan penghentian perang tarif bulan ini, sementara Senator Republik asal Maine, Susan Collins, menjaga jarak dari kebijakan tarif Trump. Di sisi lain, hubungan kedua negara sekutu ini kian merenggang akibat ancaman berulang Trump yang ingin menjadikan Kanada negara bagian ke-51 AS.

Ketegangan juga dipicu laporan adanya bantuan bagi gerakan separatis Provinsi Alberta menjelang referendum kemerdekaan yang gagal pekan ini. Sejumlah tokoh separatis Alberta dilaporkan menemui pejabat Departemen Luar Negeri AS di Washington tahun lalu untuk mencari dukungan. Selain itu, operator politik Partai Republik dilaporkan turun langsung membantu kampanye separatis di provinsi tersebut awal tahun ini.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.