Presiden Brasil: PBB Gagal Selamatkan Manusia dari Bencana Perang

Presiden Brasil Lula mengkritik PBB gagal meredam konflik global, menyebut hak veto Dewan Keamanan melumpuhkan perdamaian dan kepercayaan dunia terhadap organisasi itu merosot.
Menjelang pemilu 4 Oktober 2026, Lula menegaskan demokrasi serta proses politik Brasil harus bebas dari campur tangan asing dan menolak pengaruh hegemonik di Amerika Latin.
Lula menuduh AS memakai tarif untuk memengaruhi pemilu Brasil, sembari menegaskan kedaulatan wilayah dan kesiapan menerapkan undang-undang resiprositas bila negosiasi gagal.
Jakarta, IDN Times – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva melontarkan kritik keras terhadap kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meredam berbagai konflik global dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, New York, Selasa (22/9/2026). Lula menyebut kinerja organisasi internasional itu berada pada titik terendah di tengah meningkatnya perang di Ukraina dan Timur Tengah. Menurutnya, tahun 2025 mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia II dengan biaya perlombaan senjata yang sangat fantastis.
Menurut Lula, kewenangan veto Dewan Keamanan PBB turut membuat organisasi tersebut lumpuh karena menghambat upaya perdamaian.
“PBB gagal dalam salah satu misi tertingginya: menyelamatkan umat manusia dari bencana perang,” kata Lula, dikutip India Today.
Ia menegaskan bahwa situasi ini menunjukkan hukum kelompok terkuat telah menggeser prinsip idealisme PBB.
Lula juga menilai tingkat kepercayaan masyarakat dunia terhadap PBB belum pernah berada pada posisi serendah ini. Ia menggambarkan kondisi perang saat ini bukan lagi bagian dari dinamika diplomasi. Bagi Lula, maraknya konflik global merupakan penanda dari keruntuhan total proses politik.
1. Lula membela kedaulatan Brasil menjelang pemilu

ilustrasi pemungutan suara (pexels.com/Edmond Dantès) Krisis global menjadi salah satu isu utama yang dibawa Lula ke podium PBB jelang pemilihan umum pada 4 Oktober 2026. Lula memperingatkan ancaman campur tangan asing serta munculnya kembali ambisi hegemonik di Amerika Latin. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Brasil bukan halaman belakang negara mana pun dan menolak pembagian wilayah pengaruh.
Lula turut menyampaikan perlunya mempertahankan independensi proses politik Brasil dari tekanan luar maupun dalam negeri.
“Demokrasi Brasil milik orang Brasil. Brasil akan tetap menjadi negara berdaulat,” katanya, dikutip Al Jazeera.
Selain itu, ia menekankan bahwa perbedaan ideologi tak semestinya menghalangi integrasi di kawasan Amerika Latin.
2. Lula menyoroti tekanan AS terhadap Brasil

ilusrasi kapal berlayar (pexels.com/Tom Fisk) Pernyataan Lula disampaikan menjelang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpidato pada hari yang sama. Hubungan kedua negara memburuk setelah Washington memberlakukan kenaikan tarif sebanyak dua kali terhadap produk Brasil pada Juli lalu. Lula menuduh pemerintahan Trump memanfaatkan tekanan ekonomi untuk memengaruhi pemilu Brasil demi menyokong lawan politiknya, Senator Flavio Bolsonaro.
Flavio, yang merupakan putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, saat ini menjalani tahanan rumah atas kasus upaya kudeta. Meski menghadapi tekanan ekonomi dari AS, Lula menyebut Brasil tetap mampu membukukan rekor nilai ekspor baru pada tahun ini. Pemerintah Brasil memilih belum membalas tarif tersebut demi menjaga negosiasi, namun Lula menegaskan kepada CNN bahwa undang-undang resiprositas siap diterapkan jika perundingan gagal.
3. Lula menegaskan kedaulatan wilayah Brasil

Bendera Brasil (pexels.com/Jonathan Borba) Ketegangan antarnegara semakin terlihat setelah Gedung Putih mengungkap rincian pidato Trump yang menyatakan kesiapan AS menggunakan kekuatan militer di Belahan Bumi Barat. Menanggapi perkembangan tersebut, Lula kembali menegaskan kedaulatan Brasil atas wilayah darat dan perairan nasionalnya.
“Kami tidak membutuhkan kapal induk yang mengawasi perairan kami,” kata Lula, sembari mendorong kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan terorganisasi.
Dalam pidatonya di PBB, Lula mengaitkan konflik global dan ketegangan dengan AS sebagai persoalan kedaulatan nasional yang mendasar. Ia mengingatkan pentingnya mengembalikan kapasitas dialog untuk mengukur kemampuan sistem internasional dalam mewujudkan perdamaian. Melalui forum tersebut, Brasil menyatakan sikap tegas untuk tidak menyerahkan tanggung jawab keamanan perbatasannya kepada pihak asing.


![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)




















