Jakarta, IDN Times - Pengadilan China resmi menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada seniman oposisi Gao Zhen pada Selasa (25/8/2026). Vonis hukum tersebut mengakhiri masa penahanan prapersidangan sang seniman yang telah berlangsung selama dua tahun.
Keputusan ini memicu kecaman keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia di tingkat internasional karena dinilai membungkam kebebasan berekspresi.
Pengadilan Rakyat Kota Sanhe di Provinsi Hebei menjatuhkan hukuman penjara maksimal kepada seniman berusia 70 tahun tersebut. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan mencemarkan reputasi pahlawan negara.
Gao Zhen ditangkap aparat kepolisian pada Agustus 2024 saat mengunjungi keluarganya di China, disusul dengan penggeledahan studio seninya di Beijing. Selama dua tahun berada di fasilitas penahanan, kondisi fisik sang seniman dilaporkan terus memburuk. Ia sering pingsan serta menderita sengatan panas dan sakit punggung.
"Keluarga sangat terpukul dan ikut menanggung penderitaan selama dua tahun masa penahanannya," kata istri Gao Zhen, Zhao Yaliang, dikutip dari The Guardian.
Kasus ini berpusat pada sejumlah patung satir ciptaan Gao Zhen dan saudaranya, Gao Qiang, pada periode 2005 hingga 2009. Salah satu karyanya adalah patung perunggu yang menggambarkan sosok mantan pemimpin China sedang berlutut.
Aparat penegak hukum menggunakan aturan perlindungan reputasi pahlawan yang disahkan pada tahun 2018 dan 2021 untuk memidana karya lama tersebut. Penerapan hukum yang berlaku surut ini memicu kritik karena melanggar kebebasan berekspresi. Meski kebebasannya direnggut, Gao Zhen tetap aktif membuat karya seni potong kertas dari dalam sel tahanan.
"Secara fisik dia memang terkurung, tetapi pikiran dan mentalnya tetap tajam serta tidak patah semangat," ujar Gao Qiang.
Vonis hukuman penjara tersebut memicu tanggapan keras dari berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia. Langkah hukum ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk menekan kebebasan artistik independen di China.
Berbagai organisasi menegaskan bahwa kritik sejarah melalui media seni tidak seharusnya berujung pada pidana. Selain memenjarakan Gao Zhen, pemerintah China juga memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri bagi istri dan anak laki-lakinya.
"Hukuman maksimal ini menunjukkan ambisi pihak berwenang untuk membungkam serta mengancam kebebasan ekspresi seni," tegas peneliti HAM, Sarah Brooks.