AS Sita Domain Peretasan China yang Sasar NASA hingga The Fed
- AS menyita domain QScan dan QTRouter, platform peretasan yang dikaitkan dengan kelompok QTFY dan diduga menyasar Fed, NASA, Senat, DOJ, rumah sakit, telekomunikasi, listrik, serta sektor keuangan.
- Menurut dokumen pengadilan, QTFY mengoperasikan platform saat bekerja untuk perusahaan China Nanjing Xinjiuwei; pelanggannya disebut mencakup Kementerian Keamanan Negara China dan Tentara Pembebasan Rakyat.
- China membantah keterlibatan dan menilai AS mendiskreditkan Beijing, sementara penyitaan terjadi menjelang pertemuan Xi Jinping-Trump di tengah tuduhan serta aktivitas siber timbal balik kedua negara.
Jakarta, IDN Times – Otoritas Amerika Serikat (AS) menyita domain internet dua platform peretasan yang digunakan untuk menyusup ke jaringan pemerintah dan infrastruktur kritis. Departemen Kehakiman (DOJ) dan Biro Investigasi Federal (FBI) mengumumkan tindakan hukum terhadap QScan dan QTRouter pada Rabu (26/8/2026), dengan sasaran serangan mencakup Federal Reserve (Fed), Senat AS, DOJ, Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA), Departemen Energi, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Institut Kesehatan Nasional.
Dokumen pengadilan menyebut jangkauan peretasan turut menyentuh jaringan rumah sakit, penyedia telekomunikasi, perusahaan listrik, lembaga keuangan, dan kontraktor pertahanan. Pejabat keamanan mengidentifikasi aktivitas tersebut sebagai aksi kelompok peretas yang disponsori pemerintah China bernama QTFY.
1. QTFY menjalankan platform untuk pelanggan China
ilustrasi peretasan (pexels.com/Tima Miroshnichenko) QTFY mengoperasikan QScan dan QTRouter ketika bekerja untuk perusahaan asal China, Nanjing Xinjiuwei Network Technology Co. Pelanggan berbayar platform tersebut mencakup Kementerian Keamanan Negara China dan Tentara Pembebasan Rakyat.
Penyitaan domain membuat kedua platform tak lagi berfungsi karena alamat tersebut telah dikodekan secara permanen ke dalam perangkat lunak jahat (malware). Pihak berwenang belum mengungkapkan skala kerusakan ataupun jumlah data yang berhasil dicuri.
Pemerintah federal menyampaikan penindakan tersebut melalui perwakilan resminya.
“Para peretas jahat yang disponsori negara yang memangsa infrastruktur kritis Amerika akan dihentikan dan dituntut. Kami di sini untuk memastikan keamanan bagi rakyat Amerika dan akan menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk menepati janji itu,” kata Jaksa Agung Todd Blanche, dikutip CNBC.
2. China membantah tuduhan peretasan jaringan AS
ilustrasi bendera China (pexels.com/aboodi vesakaran) Pemerintah China menolak tegas tudingan keterlibatan dalam aktivitas peretasan jaringan pemerintah dan infrastruktur AS tersebut. Langkah penindakan hukum oleh Departemen Kehakiman AS dipandang Beijing sebagai upaya yang merugikan hubungan kedua negara.
Kedutaan Besar China di Washington menyatakan pihaknya menolak sekaligus aktif melawan berbagai bentuk serangan siber. Mereka juga meminta AS berhenti menggunakan isu keamanan siber untuk mencoreng atau mendiskreditkan nama China.
3. Perseteruan siber membayangi agenda pertemuan AS-China
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) dan Presiden China Xi Jinping (kanan) sempat berbincang dalam pertemuan puncak G20 di Buenos Aires, menjelang makan malam kerja antara delegasi Amerika Serikat dan China. (Dan Scavino, Public domain, via Wikimedia Commons) Penyitaan domain diumumkan ketika tensi geopolitik berlangsung dinamis menjelang rencana kunjungan Presiden Xi Jinping ke AS pada 24 September 2026 untuk bertemu Presiden Donald Trump. Situasi tersebut beriringan dengan tuduhan Trump sebelumnya bahwa China memperoleh sekitar 220 juta berkas pemilih AS dalam pemilu 2020, yang dibantah China sebagai tuduhan tak berdasar, sementara dokumen Gedung Putih menunjukkan data itu dapat diakses publik atau dibeli secara komersial.
Aktivitas intelijen kedua negara juga muncul dalam sejumlah kesempatan. Trump menyebut AS turut memata-matai China secara intensif.
“Kami juga sangat memata-matai mereka. Kami melakukan banyak hal kepada Anda yang tidak Anda ketahui,” katanya yang menggambarkan aktivitas siber kedua pihak sebagai pedang bermata dua, dikutip RT International.
Di sisi lain, China menuduh Badan Keamanan Nasional (NSA) melancarkan serangan siber selama bertahun-tahun ke Pusat Layanan Waktu Nasional mereka. Sementara di luar kasus QTFY, eks penasihat senior Fed John Harold Rogers dijatuhi hukuman 38 bulan penjara karena memberikan keterangan palsu terkait pembagian informasi kebijakan moneter kepada intelijen China.
