China Tegaskan Dukungan untuk Kuba Hadapi Sanksi AS

Pemerintah China melalui Wang Yi menegaskan bahwa negaranya akan terus mendampingi Kuba dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi internasional.

"China akan terus membela keadilan dan menyuarakan hak-hak Kuba di mata dunia," kata Wang Yi.

Wang menjelaskan bahwa setiap negara berhak mendapatkan penghormatan atas kedaulatan dan kemerdekaannya. Oleh karena itu, campur tangan negara lain dinilai tidak sejalan dengan prinsip hubungan internasional yang sehat.

"Kita harus menghormati kedaulatan semua negara, serta menolak segala bentuk politik kekuasaan dan penekanan dari pihak luar," tambah Wang Yi.

Sebagai bentuk langkah nyata, China juga berjanji akan membantu Kuba dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakatnya agar dapat kembali stabil.

Merespons dukungan tersebut, Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, menyampaikan apresiasinya. Ia menjelaskan bahwa larangan dan pembatasan dagang dari Amerika Serikat menjadi faktor utama terganggunya stabilitas dalam negeri Kuba.

"Kuba sangat menghargai dukungan China dalam menjaga keamanan negara kami. Kuba saat ini tengah menghadapi tantangan berat, dan penyebab utamanya adalah pembatasan dagang serta sanksi dari Amerika Serikat," kata Parrilla, dilansir CGTN.

Gangguan energi menjadi isu paling krusial karena berdampak langsung pada pasokan kebutuhan dasar warga, seperti air bersih dan listrik. Terkait hal ini, Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernández de Cossío, menilai bahwa kebijakan sanksi tersebut memberikan beban langsung kepada masyarakat sipil.

"Dampak dari kebijakan ini secara langsung membatasi akses masyarakat luas terhadap layanan umum dan kebutuhan sehari-hari," kata Cossío.

Pemerintah Kuba menyoroti minimnya kemajuan dalam perundingan dengan Amerika Serikat, yang memunculkan kekhawatiran terkait potensi gangguan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.

"Jalur komunikasi antara kedua pemerintah tetap terbuka, namun sejauh ini belum ada kemajuan yang berarti terkait penyelesaian perbedaan," kata Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Josefina Vidal.

Di pihak lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menilai bahwa akar permasalahan Kuba tidak hanya terletak pada sanksi, melainkan pada sistem tata kelola negara itu sendiri.

"Kuba memiliki sistem ekonomi yang tidak berjalan dengan baik, serta sistem politik dan pemerintahan yang dinilai belum mampu memberikan perbaikan," kata Rubio.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sempat melontarkan wacana terkait kemungkinan perubahan status Kuba di masa depan, yang menambah ketidakpastian dalam hubungan kedua negara.