Di UNGA, PM Nepal Sebut Banjir di Negaranya Peringatan bagi Dunia

Shah mendesak masyarakat internasional untuk turut menanggung biaya adaptasi Nepal terhadap perubahan iklim. Dia menekankan prinsip tanggung jawab, pemulihan, dan ketangguhan seraya menyerukan bahwa dukungan yang diberikan harus berupa hibah, bukan pinjaman.

Menurutnya, negara-negara yang rentan tidak seharusnya dipaksa menanggung utang tambahan demi bangkit dari bencana akibat perubahan iklim. Shah mengatakan bahwa kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Nepal pascabanjir diperkirakan mencapai sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Dilansir The Guardian, Shah mengungkapkan bahwa kontribusi Nepal terhadap gas-gas penyebab perubahan iklim hanya kurang dari sepersepuluh persen. Sekitar 99 persen pasokan listrik negara Asia Selatan itu berasal dari tenaga air.

Shah mengusulkan pembentukan Mekanisme Ketahanan Iklim Himalaya yang akan melibatkan India dan China. Mekanisme tersebut memungkinkan mereka berbagi data satelit dan keahlian, memantau danau glasial, serta memperkuat sistem peringatan dini bersama.

Para peneliti dari kelompok World Weather Attribution (WWA) mengatakan bahwa banjir di Nepal tidak disebabkan oleh satu peristiwa cuaca ekstrem tunggal. Bencana tersebut merupakan akumulasi krisi yang dipicu oleh pemanasan jangka panjang, penyusutan gletser, pencairan lapisan tanah beku, dan ketidakstabilan geologis.

Pencairan lapisan tanah beku tersebut dipicu oleh pembakaran batu bara, minyak, dan gas yang terus berlangsung. Pencairan itu menyebabkan ketidakstabilan gletser yang kemudian runtuh dan memicu banjir besar yang menewaskan sedikitnya 1.400 orang.

Shah menilai sistem bantuan keuangan internasional saat ini tidak memadai dan terlalu birokratis. Kritik ini mencakup dana Loss and Damage PBB yang disepakati beberapa tahun lalu bagi negara-negara miskin yang terdampak bencana iklim.

Nepal telah mengajukan permohonan bantuan sebesar 20 juta dolar AS (sekitar RP357 miliar) kepada dana bantuan PBB tersebut. Angka itu merupakan jumlah maksimum yang boleh diajukan, meski penilaian awal pemerintah memperkirakan total kerugian akibat bencana tersebut mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp89 triliun).

Mengutip NBC News, dana bantuan PBB yang dibentuk pada 2022 menyusul bencana banjir dahsyat di Pakistan tersebut belum pernah sekalipun menyalurkan bantuan. Para pengamat memandang kasus Nepal sebagai ujian penting bagi kredibilitas dana tersebut.