Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Dino Patti Djalal: RI Jangan Ragu Kritik AS, Contoh Pakistan!
Founder FPCI Dino Patti Djalal soal AS minta akses udara Indonesia. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)
  • Dino Patti Djalal menegaskan Indonesia harus berani bersikap kritis terhadap negara besar seperti Amerika Serikat, mencontoh Pakistan yang tegas mengecam pelanggaran hukum internasional oleh sekutunya.
  • Ia menyoroti meningkatnya peran negara berkekuatan menengah dalam membentuk tatanan dunia baru, seiring melemahnya dominasi kekuatan tunggal dan tumbuhnya pengaruh ekonomi serta militer mereka.
  • Dino mendorong Indonesia segera merumuskan strategi luar negeri yang jelas dan berprinsip, memperkuat kerja sama dengan sesama middle power sambil tetap berani menyuarakan sikap independen di panggung global.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak ragu bersikap tegas dalam panggung internasional, termasuk bila itu berarti mengkritik negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela “Middle Power Conference” di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dino menyebut Pakistan sebagai contoh konkret negara berkekuatan menengah yang berani mengambil posisi berprinsip, bahkan terhadap sekutunya sendiri. Pakistan, yang berstatus sekutu utama non-NATO Amerika Serikat, mengecam serangan AS dan Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional, sebuah langkah yang dinilai Dino mencerminkan kemandirian sikap.

“Pakistan bisa memainkan peran yang penting mengambil posisi yang berprinsip. Jadi, dia mengecam serangan Amerika terhadap Iran yang memang melanggar hukum internasional. Apalagi membunuh pemimpinnya dengan sengaja,” kata Dino.

Ia menilai Indonesia, sebagai negara berkekuatan menengah yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif, justru memiliki landasan kuat untuk bersikap serupa. Prinsip bebas aktif, menurutnya, bukan sekadar semboyan diplomatik, melainkan mandat untuk bertindak independen dan kritis.

“Menurut saya, sebagai middle power, kita jangan lupa bahwa bebas aktif itu berarti bebas untuk bersikap, bebas untuk mengkritik, dan kita harus punya nyali untuk membela hal-hal yang penting bagi tatanan dunia yang adil,” ujar Dino.

1. Negara menengah penentu arah dunia

Founder FPCI Dino Patti Djalal membuka Middle Powers Conference 2026. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Di luar soal keberanian bersikap, Dino juga menyoroti pergeseran besar dalam tata kelola global yang menempatkan negara-negara berkekuatan menengah pada posisi semakin strategis. Perubahan ini, menurutnya, terjadi seiring melemahnya dominasi satu kekuatan tunggal dalam hubungan internasional.

“Dunia sedang bergeser, bertransformasi, dan kita tidak tahu bagaimana transformasi ini akan berakhir. Namun, yang kita tahu adalah kelompok middle power dari Utara dan Selatan, sekitar 20 negara, akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan tatanan dunia berikutnya,” kata mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.

Ia menguraikan bagaimana konflik antara AS dan Iran menjadi cerminan nyata dari dinamika baru ini. Di satu sisi, Pakistan tampil sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan antara kedua belah pihak. Di sisi lain, Arab Saudi, juga negara berkekuatan menengah, dinilai memiliki potensi untuk memperluas konflik, meski sejauh ini memilih menahan diri.

“Jadi, kita melihat bagaimana dinamika perang dan perdamaian serta arah tatanan dunia dipengaruhi oleh negara-negara yang dikenal sebagai middle power,” ucap Dino.

2. Kekuatan ekonomi dan militer tak bisa diabaikan

Founder FPCI Dino Patti Djalal membuka Middle Powers Conference 2026. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Meningkatnya peran negara-negara berkekuatan menengah juga tercermin dari bobot ekonomi dan militer mereka yang terus tumbuh. Dino mengutip sejumlah data yang menggambarkan pergeseran keseimbangan kekuatan global.

Kelompok BRICS—Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—kini memiliki nilai produk domestik bruto yang melampaui G7, kelompok yang selama ini identik dengan negara-negara ekonomi maju. Sementara itu, anggaran pertahanan sejumlah negara berkekuatan menengah seperti Korea Selatan, Arab Saudi, dan India bahkan sudah melampaui beberapa negara Eropa.

“Jadi dengan semua ini, asumsinya adalah bahwa middle power, sekitar 20 negara di Utara dan Selatan global, akan memainkan peran penting dalam membentuk tatanan dunia berikutnya,” ujar Dino.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Masih ada pertanyaan besar seputar kemampuan negara-negara berkekuatan menengah untuk bersatu, menyelesaikan konflik, dan mengambil peran kepemimpinan yang nyata dalam sistem internasional.

3. Indonesia dituntut rumuskan strategi

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Di tengah perubahan lanskap global ini, FPCI menilai Indonesia perlu segera merumuskan strategi yang jelas sebagai negara berkekuatan menengah. Hal itu mencakup penentuan posisi dan pemilihan mitra strategis yang tepat di tengah ketidakpastian yang terus berkembang.

Dino mencatat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai memperkuat hubungan bilateral dengan sejumlah negara berkekuatan menengah lainnya, termasuk Australia, Prancis, India, Korea Selatan, dan Turki. Tren penguatan kerja sama antarnegara berkekuatan menengah ini, menurutnya, merupakan sinyal positif.

Namun penguatan hubungan bilateral saja tidak cukup. Dino menegaskan, Indonesia perlu berani mengambil posisi yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang selama ini dipegang, termasuk dalam situasi yang menuntut keberanian diplomatik. “Kita perlu stand up to our principle. Membela prinsip. Kalau kita harus mengkritik orang, sebesar apa pun, sekuat apa pun, termasuk Amerika Serikat, itu harus kita lakukan juga,” tegasnya.

Editorial Team