Peringatan Dino Patti Djalal AS Minta Akses Udara: Hati-hati, Jangan Kecolongan!
- Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap rencana Amerika Serikat meminta akses udara Indonesia dan menolak kebijakan appeasement yang bisa merugikan kedaulatan nasional.
- Dokumen 'Operationalizing U.S. Overflight' memuat rencana izin lintas udara bagi pesawat militer AS dengan sistem notifikasi, memungkinkan mobilitas cepat tanpa persetujuan per kasus dari Indonesia.
- Kementerian Pertahanan menegaskan dokumen tersebut masih berupa rancangan awal dan tidak mengikat secara hukum, serta akan dikaji berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Publik Indonesia dikagetkan dengan publikasi sebuah media India, The Sunday Guardian, mengenai adanya rencana Amerika Serikat (AS) mencoba untuk meminta blanket overflight access - akses udara Indonesia untuk kepentingan militernya. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengakui, dirinya juga terkejut saat menerima kabar tersebut.
“Saya juga agak kaget waktu membacanya, tapi saya melihat juga respons dari Kementerian Pertahanan (perjanjian) ini belum final, masih draf,” kata Dino kepada awak media usai membuka Middle Powers Conference di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Dino mengatakan, Indonesia harus berhati-hati atas perjanjian semacam ini. Ia menegaskan, jangan sampai ada kesan segala sesuatu yang diminta Amerika Serikat langsung disetujui.
1. Jangan buat kebijakan appeasement
Dino meminta Indonesia jangan membuat kebijakan appeasement, yakni kebijakan ‘memberikan’ wilayah atau politik untuk menghindari perang dengan negara besar. Kebijakan ini menjadi strategi diplomatik Inggris dan Prancis pada 1930-an untuk menghindari perang dengan negara agresor saat itu, yakni Jerman Nazi & Italia Fasis.
“Appeasement itu untuk menghindari tekanan yang menyetujui segala hak yang diusulkan mereka (Amerika Serikat),” kata Dino.
“Jadi, pemerintah harus hati-hati sekali gitu. Setiap negara pasti akan mencoba sesuatu. Kita harus hati-hati, jangan sampai kecolongan,” tegasnya.
2. Dokumen Operationalizing US Overflight, apa itu?
Dokumen bertajuk “Operationalizing U.S. Overflight” menguraikan rencana pemberian izin lintas udara bagi pesawat militer AS untuk berbagai keperluan. Ini mencakup operasi darurat, respons krisis, hingga latihan militer bersama yang disepakati kedua negara. Dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat (AS) muncul saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto bertemu di Washington pada Februari 2026.
Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut menyetujui proposal pemberian izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer AS. Dokumen tersebut kemudian dikirim oleh Departemen Perang AS kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari, sebagai langkah lanjutan untuk merealisasikan kesepakatan tersebut. Skema yang diajukan mengubah mekanisme perizinan menjadi berbasis notifikasi, bukan persetujuan per kasus.
Lebih lanjut, mekanisme yang diusulkan memungkinkan pesawat AS melintas hanya dengan pemberitahuan, tanpa perlu menunggu persetujuan setiap kali. “Pesawat AS dapat melintas langsung setelah pemberitahuan hingga ada pemberitahuan penghentian berikutnya dari pihak Amerika Serikat,” demikian dikutip dari The Sunday Guardian, Minggu (12/4/2026).
Sistem ini secara signifikan mengurangi hambatan administratif dan mempercepat mobilitas militer AS di kawasan. Selain itu, dokumen juga mencantumkan rencana pembentukan jalur komunikasi langsung antara Angkatan Udara Pasifik AS dan pusat operasi udara Indonesia.
3. Hanya rancangan awal dan ide AS
Kepala Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, membenarkan adanya dokumen tersebut. Namun, sifatnya masih merupakan rancangan awal.
"Kementerian Pertahanan Republik Indonesaia menegaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi," ujar Rico di dalam keterangan yang diterima IDN Times, Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan, dokumen tersebut belum menjadi perjanjian final dan mengikat secara hukum. "Sehingga, belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi oleh Pemerintah Indonesia," kata Jenderal bintang satu itu.
Menurut Rico, dokumen yang disepakati menyangkut overflight clearance belum bersifat mengikat bagi kedua belah pihak atau Letter of Intent (LOI). "Terkait letter of intent (LOI) overflight clearance, Kemhan RI menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (non-binding) dan tak otomatis berlaku," ujarnya.
“Dokumen itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku," imbuh Rico.
Jenderal bintang satu itu menyebut, dokumen mengenai akses lintas udara bagi pesawat asing merupakan usulan dari Negeri Paman Sam. Pemerintah, katanya, akan menjadikan LOI overflight clearance sebagai bahan pertimbangan.
"Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia serta kedaulatan negara," tutur dia.
