Eisenkot Mau Bentuk Pemerintahan Baru Israel untuk Gulingkan Netanyahu

02 Nov 2026, 14:24 WIB2 min read

Ahmad Dyandra Rama Putra Bagaskara

News

Channel

Add Us on Google

potret Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot (flickr.com/Mussi Katz via commons.wikimedia.org/Mussi Katz)

Intinya Sih

Gadi Eisenkot berjanji membentuk pemerintahan Israel baru untuk menggulingkan Benjamin Netanyahu, usai bertemu pemimpin oposisi Yair Lapid, dengan fokus pada kepentingan nasional.
Eisenkot mengajak politisi bergabung dengan empat syarat, termasuk pengakuan Israel sebagai negara Yahudi demokratis, kewajiban dinas nasional, dan pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris.
Koalisi Netanyahu meraih 53 kursi dan Eisenkot 48 kursi dari 120 kursi parlemen; keduanya belum mencapai ambang 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, berjanji akan segera membentuk pemerintahan baru Israel untuk menggulingkan rezim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, Eisenkot mengatakan, pemerintahan yang baru akan lebih fokus memenuhi kepentingan nasional daripada pemerintahan Netanyahu.

“Berdasarkan prinsip-prinsip ini, saya bermaksud untuk membentuk pemerintahan Zionis yang luas dan berkomitmen pada kepentingan nasional,” kata Eisenkot usai melakukan pertemuan khusus dengan pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, pada Sabtu (31/10/2026), seperti dilansir Anadolu Agency.

1. Eisenkot mengajak politisi Israel bergabung dengan pemerintahannya

potret Ketua Partai Yashar sekaligus pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot (commons.wikimedia.org/Yahav Trudler)

Dalam pernyataannya, Eisenkot juga mengajak semua politisi dan pemangku kepentingan di Israel untuk bergabung dengan kabinetnya. Namun, ada empat syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bergabung. Syarat ini harus dipenuhi agar kabinet dalam pemerintahan baru yang akan dibentuk berjalan dengan baik karena berisi pejabat-pejabat yang kompeten. Berikut rinciannya.

Pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter;
Komitmen terhadap nilai-nilai deklarasi kemerdekaan Israel;
Menyetujui wajib militer, dinas nasional, atau sipil bagi semua warga negara Israel;
Pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris yang kemampuan militer dan pemerintahannya di Gaza harus dibongkar.

2. Tidak boleh ada intervensi asing dalam pemerintahan baru Israel

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, didampingi Wakil Presiden, Mike Pence, berpartisipasi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington D.C., pada 27 Januari 2020. (flickr.com/The Wihte House via commons.wikimedia.org/The White House)

Eisenkot menambahkan, pemerintahan baru yang dibentuk akan sepenuhnya berisi warga negara asli Israel. Eisenkot juga tidak mengizinkan ada intervensi dari pihak luar seperti yang banyak terjadi dalam pemerintahan Israel di bawah tampuk kepemimpinan Netanyahu. Sebab, ia menilai pemerintahan Netanyahu penuh campur tangan dari Amerika Serikat (AS).

“Sampai pemerintahan baru terbentuk, saya hanya akan mendukung aksi militer sebagai respons terhadap ancaman langsung dan mendesak terhadap Israel yang tidak dapat menunggu sampai pemerintahan dilantik,” lanjut Eisenkot.

3. Eisenkot dan Netanyahu tidak bisa membentuk pemerintahan baru Israel

potret bendera Israel (unsplash.com/Levi Meir Clancy)

Sebetulnya, Eisenkot tidak bisa membentuk pemerintahan baru Israel. Begitu pula dengan Netanyahu. Sebab, koalisi yang dipimpin Eisenkot dan Netanyahu sama-sama belum memenuhi syarat kursi di parlemen dalam pemilihan umum (pemilu) yang resmi digelar pada Selasa (27/10/2026) lalu.

Dalam pemilu kemarin, koalisi Netanyahu sebetulnya unggul dari koalisi Eisenkot. Sebab, koalisinya berhasil mendapatkan 53 kursi dari total 120 kursi di parlemen, sedangkan koalisi Eisenkot hanya mendapatkan 48 kursi. Sementara itu, 19 kursi lainnya diraih oleh Partai Arab. Meski unggul, Netanyahu belum bisa membentuk pemerintahan baru. Sebab, pemerintahan baru hanya bisa dibentuk oleh koalisi yang berhasil meraih setidaknya 61 kursi di parlemen.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.