Hapus Citra Sarang Mata-Mata, Austria Perketat Aturan Antispionase

Aturan lama hanya menjerat pelaku intelijen jika aksi mereka terbukti merugikan kepentingan nasional Austria secara langsung. Celah hukum ini sempat membuat agen asing bebas beroperasi tanpa takut dipenjara, asalkan target pengintaian mereka merupakan perwakilan dari negara lain.

Kini, hukuman maksimal bagi mata-mata yang merugikan Austria diperberat dari 5 menjadi 10 tahun penjara. Aturan baru tersebut juga melarang pengintaian terhadap organisasi internasional dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, serta memidanakan siapa pun yang membantu dinas intelijen asing.

"Spionase adalah ancaman nyata bagi keamanan negara kami, terutama terhadap reputasi Austria sebagai pusat dialog dan markas resmi PBB serta lebih dari 40 organisasi internasional," ujar Menteri Luar Negeri Austria, Beate Meinl-Reisinger, dilansir Arab News.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kini bersikap tegas dan tidak akan membiarkan praktik tersebut lepas dari jerat hukum.

Wina saat ini menjadi pusat diplomasi yang menaungi berbagai lembaga penting, seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan PBB. Keberadaan ribuan perwakilan asing di kota tersebut kerap dimanfaatkan pihak luar untuk menyusupkan agen rahasia dengan memanfaatkan status kekebalan diplomatik.

Sejak awal 2025, otoritas Austria tercatat menolak 63 permohonan visa dan memulangkan delapan diplomat Rusia yang terbukti menjalankan misi rahasia. Pada Mei 2026, pemerintah Austria juga mengusir tiga staf kedutaan Rusia setelah menemukan alat penyadap komunikasi di atap gedung kedutaan tersebut. Langkah tegas ini berlanjut pada akhir Oktober 2026 melalui pengusiran empat pejabat Rusia lainnya karena terbukti melakukan tindakan ilegal di luar tugas resmi kedutaan.

Aturan keamanan terbaru ini juga menyasar taktik perekrutan agen sekali pakai yang marak digunakan dinas intelijen asing. Hukum pidana yang baru akan melarang tegas tindakan merekrut warga sipil maupun pihak yang sengaja menawarkan diri untuk terlibat dalam operasi mata-mata.

Sekretaris Keamanan Negara Austria, Joerg Leichtfried, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memutus rantai perekrutan pihak nonprofesional di lapangan. Skema tersebut dinilai berbahaya karena kerap memanipulasi pihak luar yang hanya menjalankan perintah tanpa mengetahui dalang utama maupun dampak dari perbuatan mereka.

Menteri Dalam Negeri Austria, Gerhard Karner, menyatakan bahwa pembaruan hukum ini mendesak diterapkan untuk menghadapi ancaman modern, seperti sabotase fisik dan penyebaran informasi bohong. Melalui undang-undang baru tersebut, aparat penegak hukum diharapkan memiliki dasar kuat untuk memberantas aksi intelijen terselubung.