Houthi Janji Serang Israel Lagi jika Perang Gaza Berlanjut

12 Feb 2025, 15:15 WIB

Kelompok Houthi memprotes serangan udara oleh koalisi pimpinan Saudi di Sana'a pada bulan September 2015. (commons.wikimedia.org/Henry Ridgwell)

Jakarta, IDN Times – Kelompok Houthi Yaman memperingatkan bakal menyerang Israel jika perang di Gaza kembali berlanjut. Pemimpin kelompok tersebut, Abdel Malik Al-Houthi, mengatakan bahwa mereka selalu siap melakukan intervensi militer jika terjadi eskalasi di Gaza.

"Tangan kami sudah siap di pelatuk," katanya pada Selasa (11/2/2025), dilansir Al Jazeera.

Malik Al Houthi juga menyayangkan rencana tindakan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel.

Houthi telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan Israel, tak lama setelah perang di Gaza pecah pada 2023 lalu. Kelompok tersebut mengatakan, tindakan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap warga Palestina.

1. Netanyahu bakal batalkan kesepakatan gencatan senjata

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (commons.wikimedia.org/Hudson Institute)

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengancam bahwa gencatan senjata akan dibatalkan secara total jika Hamas tak kunjung membebaskan semua sandera hingga Sabtu sore. Hamas berencana menunda pembebasan sandera lantaran Israel telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.

”IDF akan siap kembali bertempur secara sengit hingga Hamas akhirnya dikalahkan," kata Netanyahu dalam sidang kabinet, Selasa, dilansir ABC News.

Peringatan itu diungkapkan tak lama setelah ancaman serupa dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Ia berjanji akan menjadikan Gaza jadi neraka jika sandera tak dibebaskan.

"Saya berbicara untuk diri saya sendiri. Israel dapat mengesampingkannya. Namun dari saya, Sabtu pukul 12, dan jika sandera tidak ada di sini, semua kekacauan akan terjadi," katanya.

2. Pembebasan sandera ditunda karena pelanggaran Israel

Pasukan Hamas dalam Peringatan 25 tahun Hamas yang dirayakan di Gaza pada Desember 2012. (commons.wikimedia.org/Hadi Mohammad)

Juru Bicara Sayap Militer Hamas, Abu Obaidah, mengatakan bahwa pihaknya akan menunda pembebasan sandera pada Sabtu karena pelanggaran yang dilakukan oleh Israel.

Abu Obaidah mengatakan, kendati gencatan senjata telah disepakati, Israel masih tetap menghalang-halangi warga Gaza kembali ke wilayahnya, begitu pula dengan bantuan kemanusiaan yang masuk. Ada juga laporan yang menyatakan, Israel masih menembaki warga Gaza.

“Pembebasan akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, hingga Israel berkomitmen dan memberikan kompensasi atas minggu-minggu terakhir secara retroaktif," kata Abu Obaidah.

Meski begitu, kata Hamas, itu hanya sebuah peringatan. Masih ada kesempatan untuk melanjutkan pembebasan sandera asalkan Israel mampu mematuhi kewajibannya.

3. Kontroversi relokasi warga Gaza

Anak-anak di Gaza saat mengungsi di sekolah-sekolah PBB. (commons.wikimedia.org/licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)

Isu pembatalan gencatan senjata muncul di tengah kegeraman warga Gaza atas usulan kontroversial Trump terkait rencana relokasi warga Gaza. Trump mengatakan akan memindahkan warga Gaza ke negara tetangga, yakni Mesir dan Yordania.

Ia mengatakan, akan menjadikan wilayah itu sebagai kawasan real estate mewah di Timur Tengah. Meski begitu, warga Gaza nantinya tak akan punya hak untuk kembali ke wilayahnya.

”Tidak, mereka tidak akan kembali ke Gaza, karena mereka akan memiliki perumahan yang jauh lebih baik,” katanya, dilansir The Guardian.

Seruan itu disambut baik oleh gerakan pemukim sayap kanan Israel. Sementara negara-negara Arab menolak rencana itu.

Mesir dan Yordania sepakat, rencana semacam itu adalah bentuk ketidakadilan terhadap warga Gaza. Adapun Arab Saudi memandang bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu gugat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.