Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Hungaria, Viktor Orban mengusulkan kepada Ukraina agar berperan sebagai negara penyangga. Pada Sabtu (22/2/2024), dia menyatakan penolakan terhadap rencana Ukraina untuk bergabung dalam aliansi NATO.
Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan negaranya akan memperkuat militernya jika tidak dapat masuk dalam NATO. Ia menyebut, personel militer Ukraina harus menyamai jumlah personel militer Rusia untuk mengamankan diri.
Orban menyatakan bahwa rencana keanggotaan Ukraina dalam NATO dan Uni Eropa (UE) bergantung pada keputusan Hungaria. Ia menyebut, Ukraina tidak boleh melawan kepentingan Hungaria.
"Ukraina atau apa yang masih tersisa, akan menjadi buffer zone atau zona penyangga. Negara itu tidak akan menjadi anggota NATO. Namun, apakah mereka akan menjadi anggota UE? Itu akan bergantung pada keputusan rakyat Hungaria. Ukraina tidak akan menjadi anggota UE jika melawan kepentingan Hungaria," terangnya, dikutip TVP World.
Ia menyatakan bahwa keputusan Barat untuk mengirimkan senjata ke Ukraina tidak akan membuahkan hasil. Ia pun mengkritisi UE atas sanksi yang diberikan ke Rusia karena akan berdampak pada ekonomi Hungaria.
Pada saat yang sama, PM Orban mengumumkan pengangkatan pajak bagi ibu dengan dua atau tiga anak. Ia pun berencana menetapkan batas atas bunga sewa rumah mulai April 2025 sebagai langkah untuk mendorong ekonomi Hungaria.
Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto mengancam akan memblokir pembaruan sanksi UE kepada ribuan warga dan entitas asal Rusia dan Belarus. Mereka diduga terlibat dalam mendorong perang Rusia di Ukraina.
"Waktu harus diberikan untuk AS-Rusia berdialog dan kami menolak Brussels yang melakukan keputusan terburu-buru yang justru akan menghalangi upaya perdamaian. Kami tidak akan mendukung alokasi anggaran dari pembayar pajak Eropa untuk memperpanjang perang," tuturnya.
Ia mengatakan bahwa dialog antara AS dan Rusia telah memberikan harapan besar untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Ia menyebut, Ukraina sudah sangat dekat dengan sebuah resolusi damai.
Szijjarto menyambut baik keputusan Komisi Eropa untuk berdialog dengan Ukraina. Ia pun mengingatkan kepada UE terkait dengan penyelesaian permasalahan keamanan energi di Hungaria.
Pada akhir Januari, Hungaria sudah menarik veto perpanjangan sanksi UE kepada Rusia. Namun, Orban juga mendesak Ukraina untuk membuka kembali transit gas alam Rusia melalui negaranya.
"Apa yang sudah ditutup sekarang harus dibuka kembali. Ini bukanlah permasalahan Ukraina. Ini adalah masalah Eropa dan masalah di Eropa Tengah. Jika Ukraina ingin bantuan, contohnya sanksi kepada Rusia, maka bukan kembali transit gas alam Rusia ke Eropa Tengah," ungkapnya, dilansir Euronews.
Dalam beberapa bulan terakhir, Hungaria dan Slovakia sudah mendorong perpanjangan transit gas alam lewat Ukraina. Keduanya mengklaim bahwa larangan transit gas alam tersebut akan berdampak besar terhadap ekonomi negaranya.