Indonesia Angkat Isu Hak Asasi dan Palestina di Dewan HAM PBB

Dalam pernyataannya di forum internasional itu, Sugiono akan menyoroti kemajuan dan komitmen Indonesia dalam pemajuan serta pelindungan hak asasi manusia di tingkat nasional. Pesan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia menunjukkan perkembangan kebijakan dan langkah konkret yang telah diambil dalam memperkuat tata kelola HAM di dalam negeri.

Selain itu, Indonesia juga ingin menegaskan perannya dalam memperkuat kerja sama global di bidang HAM. “Ini tentunya sejalan dengan mandat Dewan HAM PBB sebagai badan yang berfokus pada promosi dan perlindungan HAM di tingkat internasional,” kata Yvonne lewat pesan singkat.

Dewan HAM PBB sendiri merupakan badan PBB yang memiliki mandat dalam pemajuan dan pelindungan isu HAM global, dengan 47 negara anggota dari berbagai kawasan dan masa keanggotaan selama tiga tahun.

Sugiono juga akan menyampaikan dukungan terhadap peran Dewan HAM PBB di tengah dinamika geopolitik saat ini. Pesan ini menjadi relevan mengingat meningkatnya ketegangan global yang berpotensi memengaruhi pembahasan isu-isu HAM di berbagai kawasan.

“Indonesia menegaskan dukungannya melalui peran ganda sebagai anggota sekaligus Presiden Dewan HAM PBB,” lanjut Yvonne.

Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM diharapkan dapat menjaga efektivitas dan kredibilitas forum tersebut dalam menjalankan mandatnya.

Isu Palestina juga menjadi salah satu pesan utama yang akan disampaikan dalam pernyataan nasional Indonesia. Menlu Sugiono akan menegaskan konsistensi dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina dan terhadap Solusi Dua Negara.

Sikap tersebut sejalan dengan posisi diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina melalui mekanisme internasional.

Sebagai informasi, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 dan 2024. Bahkan sebelumnya, Indonesia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada 2005.

Partisipasi dan rekam jejak tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia dalam forum HAM internasional, yang kini kembali ditegaskan melalui pernyataan nasional di Sesi ke-61 di Jenewa.