Jakarta, IDN Times - Indonesia menyambut baik adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728 (2024) yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza.
“Indonesia menyerukan agar resolusi yang mengikat secara hukum ini segera diimplementasikan oleh seluruh pihak. Ini saatnya untuk pastikan penyaluran bantuan kemanusiaan besar-besaran dan perlindungan warga sipil di Gaza,” demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (26/3/2024).
Dewan Keamanan (DK) PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Amerika Serikat (AS) pun untuk pertama kalinya tidak mengeluarkan veto terkait gencatan senjata ini.
Dilansir dari laman resmi PBB, resolusi juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat untuk seluruh sandera.
Ini adalah pertama kalinya DK PBB menyepakati resolusi di Gaza sejak perang antara Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023. Dalam pemungutan suara ini, DK PBB yang beranggotakan lima negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap akhirnya sepakat untuk gencatan senjata segera di Gaza, dengan 14 negara setuju dan tidak ada yang menolak, serta AS memilih untuk abstain.
“Kegagalan dalam implementasi resolusi tersebut tidak dapat dimaafkan,” tegas Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Sementara itu, pilihan AS untuk tidak menggunakan hak vetonya membuat Israel marah.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, langsung membatalkan rencana kunjungan dua penasihat utamanya ke AS.
Sebelumnya, AS telah memveto tiga rancangan resolusi DK PBB soal gencatan senjata. Yang terbaru, AS menyodorkan resolusi gencatan senjata dan pembebasan sandera namun diveto China dan Rusia karena dianggap terlalu condong ke Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mematuhi resolusi gencatan senjata yang baru saja disepakati oleh Dewan Keamanan PBB.
“Israel tidak akan melakukan gencatan senjata. Kami akan menghancurkan Hamas dan terus berperang sampai sandera terakhir kembali ke rumah,” kata Katz.