Inggris Kesulitan Lacak 95 Ribu Personel Cadangan yang Siap Dipanggil

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Inggris, seluruh mantan personel baik dari angkatan reguler maupun cadangan memiliki kewajiban seumur hidup untuk kembali bertugas jika dibutuhkan.

Kementerian Pertahanan hanya menjaga komunikasi dengan para veteran dalam enam tahun pertama setelah mereka keluar dari dinas aktif. Kontak dilakukan melalui surat pelaporan tahunan yang dikirim pada tanggal ulang tahun pemecatan mereka. Dalam periode tersebut, para veteran wajib memperbarui informasi kontak secara mandiri.

Setelah melewati enam tahun, pencatatan terhadap kelompok veteran yang lebih besar tidak lagi dilakukan dengan metode serupa. Sistem pelacakan yang lebih ketat tersebut sebagian besar berhenti sejak berakhirnya Perang Dingin.

Tinjauan Pertahanan Strategis atau SDR yang dipimpin bersama oleh Lord George Robertson, Jenderal Richard Barrons, serta Fiona Hill merekomendasikan langkah cepat. Fiona Hill dikenal sebagai mantan penasihat utama soal Rusia untuk Gedung Putih.

Dokumen SDR mendesak pemerintah untuk segera mengidentifikasi lokasi serta keahlian para anggota cadangan strategis. Selain itu, pemerintah juga diminta menyusun pola komunikasi yang lebih efektif dengan para veteran guna meningkatkan keterlibatan mereka.

Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Inggris menghadapi tekanan dalam hal perekrutan dan retensi personel. Jumlah pasukan reguler menyusut dari lebih dari 100 ribu orang pada 2010 menjadi sekitar 70 ribu saat ini. Sementara itu, cadangan aktif yang bertugas paruh waktu maupun penuh waktu tercatat sekitar 32 ribu orang.

Melalui Rancangan Undang-Undang Angkatan Bersenjata, pemerintah berencana menaikkan batas usia pemanggilan kembali dari 55 tahun menjadi 65 tahun mulai tahun depan. Aturan ini juga memperluas dasar hukum pemanggilan, tidak hanya untuk menghadapi serangan langsung ke Inggris tetapi juga mencakup operasi seperti perang.

Lord George Robertson menilai keseimbangan belanja pemerintah saat ini bermasalah. Ia menyebut kondisi global yang semakin berisiko membuat Inggris tak bisa hanya bergantung pada anggaran kesejahteraan yang terus meningkat.

Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran kesejahteraan saat ini lima kali lebih besar dibandingkan anggaran pertahanan. Robertson memperingatkan kondisi tersebut membuat negara menjadi kurang siap, kurang terlindungi, tengah menghadapi ancaman, dan berada dalam situasi tidak aman.

Lord John Hutton, anggota House of Lords dari Partai Buruh yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan serta Menteri Kerja dan Pensiun, menyuarakan kekhawatiran serupa.

Royal United Services Institute (RUSI) turut menyoroti pendekatan pemerintah dalam dokumen pengarahan bulan Februari, terutama terkait kejelasan pendanaan, persenjataan, pelatihan, dan integrasi personel yang dipanggil kembali.

“Kami juga terus meningkatkan data kami dan berkomunikasi dengan komunitas Cadangan Strategis kami untuk memobilisasi bakat dengan cepat ketika itu paling penting,” ujarnya, dikutip The Guardian.