Iran-Arab Saudi Akur: Perdamaian di Timur Tengah Bisa Terwujud
Jakarta, IDN Times - Iran dan Arab Saudi sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaannya setelah 7 tahun berselisih. Kesepakatan tersebut disetujui pada Jumat (10/3/2023), setelah melalui negosiasi yang ditengahi China.
Dalam rilis komunike bersama, kedua negara sepakat untuk memulihkan hubungannya dalam jangka waktu maksimal dua bulan, menghormati kedaulatan negara, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
"Menghapus kesalahpahaman dan pandangan berorientasi masa depan dalam hubungan antara Teheran dan Riyadh pasti akan mengarah pada peningkatan stabilitas dan keamanan regional," ungkap sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Shamkhani.
"(Hal tersebut) meningkatkan kerja sama antara negara-negara Teluk Persia dan dunia Islam untuk mengelola tantangan saat ini," sambungnya, dikutip Associated Press.
1. Arab Saudi akhiri hubungannya dengan Iran pada 2016
Ketegangan Iran-Arab Saudi telah bergulir sejak lama. Pada 2016, Riyadh memutuskan hubungannya dengan Teheran, setelah pengunjuk rasa di negara itu menyerbu kantor kedutaannya. Demonstrasi muncul setelah Kerajaan mengeksekusi seorang ulama Muslim Syiah terkemuka.
Ihwal rivalitas kedua negara penghasil minyak itu, perbedaan aliran dalam agama memainkan peran kunci. Perbedaan antara Iran yang mayoritas menganut Syiah dan Arab Saudi yang mayoritas Sunni telah melancarkan ketegangan yang memanas di beberapa zona konflik di Timur Tengah.
Tak berhenti disitu, Iran juga telah menjadi kambing hitam atas serangkaian serangan, termasuk serangan yang menargetkan jantung industri minyak Saudi pada 2019, yang telah mengurangi separuh produksi minyak mentah negara itu.
2. Perdamaian dapat berdampak luas pada perpolitikan Timur Tengah
Perdamaian Saudi-Iran dinilai memiliki pengaruh yang luas pada perpolitikan dan penurunan kemungkinan konflik bersenjata di Timur Tengah. Sebelumnya, rivalitas kedua negara telah berdampak pada situasi keamanan yang memburuk di kawasan.
Perbedaan antara Syiah dan Sunni telah menyebabkan proksi yang mengakar di beberapa negara di kawasan, seperti Yaman, Lebanon, dan Suriah. Kesepakatan damai kedua negara ini diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan yang lebih baik dan kompromi di antara negara-negara yang berkonflik.
Namun, perdamaian tersebut dapat menghambat upaya AS untuk mengisolasi dan menekan Teheran melalui serangkaian sanksinya. Hal ini karena terdapat kemungkinan Saudi untuk melakukan investasi ke Iran.
"Kebijakan bertetangga, sebagai poros kunci dari kebijakan luar negeri pemerintah, sangat bergerak ke arah yang benar, dan aparat diplomatik secara aktif berada di belakang persiapan langkah-langkah yang lebih regional," kata Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, dikutip The Guardian.
3. AS khawatir peningkatan pengaruh China di Timur Tengah
Kesepakatan yang dimediasi China itu telah meningkatkan kekhawatiran Washington pada peningkatan pengaruh Beijing di Timur Tengah.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, dengan keras menolak gagasan kemunduran keterlibatan negaranya di kawasan. Meskipun begitu, negara itu tetap menyambut baik langkah yang dinilai dapat menurunkan eskalasi konflik tersebut.
"Secara umum, kami menyambut setiap upaya untuk membantu mengakhiri perang di Yaman dan mengurangi ketegangan di kawasan Timur Tengah. De-eskalasi dan diplomasi bersama dengan pencegahan adalah pilar utama dari kebijakan yang digariskan Presiden (Joe) Biden," ungkapnya, dikutip Aljazeera.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud, membela hubungan negaranya dengan China sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional.
