Israel Setujui Pembangunan 13 Pemukiman Baru di Tepi Barat

07 Jul 2026, 00:00 WIB

Ahmad Dyandra Rama Putra Bagaskara

News

Channel

Add Us on Google

Israel Setujui Pembangunan 13 Pemukiman Baru di Tepi Barat

ilustrasi pemukiman Israel di Tepi Barat (pexels.com/Maksim Romashkin)

Intinya Sih

Pemerintah Israel menyetujui pembangunan 13 pemukiman baru di wilayah Tepi Barat, dengan lokasi utama di Area Binyamin yang merupakan blok pemukiman terbesar milik Israel.
Proses konstruksi dijadwalkan dimulai Agustus mendatang secara bertahap, termasuk legalisasi rumah-rumah yang sudah ada agar bisa memperoleh pendanaan dan infrastruktur resmi dari pemerintah.
Pembangunan ini hasil kolaborasi pemerintah dan swasta dengan investasi sekitar 1 miliar shekels, muncul setelah rencana Israel mencaplok 100 lahan di Tepi Barat meski menuai kecaman Palestina.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Israel dikabarkan telah menyetujui pembangunan 13 pemukiman baru di wilayah Tepi Barat, Palestina. Israel juga sudah mulai menyebarluaskan rencana pembangunan pemukiman tersebut lewat sejumlah stasiun televisi nasional pada Kamis (2/7/2026).

Berdasarkan laporan stasiun televisi Israel, Channel 7, yang dikutip The New Arab, Jumat (3/7/2026), pembangunan pemukiman baru bakal dilakukan di Area Binyamin. Binyamin sendiri merupakan blok pemukiman terbesar yang dimiliki Israel di Tepi Barat. Semua lahan di wilayah ini akan dibangun rumah-rumah baru bagi warga Israel.

1. Konstruksi bakal dimulai bulan depan

ilustrasi proses konstruksi bangunan (pexels.com/Tayssir Kadamany)

Dalam laporannya, Channel 7 juga menjelaskan, proses konstruksi pemukiman baru di Binyamin bakal segera dimulai pada Agustus mendatang. Proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, Israel bakal membangun 4 sampai 6 pemukiman terlebih dahulu.

Sambil melakukan pembangunan, Israel juga akan melegalkan sejumlah rumah yang sebelumnya sudah dibangun di Binyamin. Ini bertujuan agar rumah-rumah itu mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk proses perawatan dan penambahan infrastruktur, seperti jalan dan lampu penerangan. Sebab, rumah yang belum dilegalkan dianggap tidak resmi dan tidak bisa mendapat bantuan dana dari pemerintah.

2. Pembangunan merupakan hasil kolaborasi swasta dan pemerintah

ilustrasi pembangunan pemukiman (pexels.com/D Goug)

Menurut Pemerintah Israel, pembangunan 13 pemukiman baru ini merupakan hasil kolaborasi dengan pihak swasta. Sejumlah investor dikabarkan sudah menggelontorkan dana investasi bernilai 1 miliar shekels atau setara Rp6 triliun untuk mendukung proses pembangunan tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Israel juga ikut memberi sokongan dana untuk pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat. Namun, tidak diketahui berapa jumlah pasti dana yang mereka berikan untuk pembangunan tersebut.

3. Israel sebelumnya sudah berencana mencaplok 100 wilayah di Tepi Barat

potret peta wilayah Tepi Barat (commons.wikimedia.org/B1mbo)

Kabar pembangunan 13 pemukiman baru ini muncul usai Israel beberapa waktu lalu dikabarkan siap mencaplok 100 lahan di Tepi Barat. Langkah tersebut dilakukan karena Israel berencana membangun lebih banyak pemukiman baru untuk warganya.

Rencana Israel untuk membangun lebih banyak pemukiman di Tepi Barat ini sebetulnya sudah menuai kecaman dari warga Palestina. Mereka menilai itu merupakan upaya negara Yahudi untuk mengusir warga Palestina di Tepi Barat secara halus. Sebab, semakin banyak pemukiman Israel dibangun, maka warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat akan semakin kehilangan wilayah untuk menetap.

Kendati demikian, Israel masa bodoh dengan kecaman tersebut. Israel bersikukuh ingin tetap membangun rumah-rumah baru untuk warganya di Tepi Barat. Sebab, Israel menganggap Tepi Barat sebagai wilayah teritorialnya sehingga mereka bebas melakukan pembangunan apa pun di sana.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.