Jaksa Korsel Kembali Tuntut Hukuman Mati untuk Eks Presiden Yoon

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Seoul, tim jaksa penuntut khusus menegaskan tidak ada keraguan untuk menjatuhkan hukuman maksimal atas tindakan Yoon. Jaksa menyatakan bahwa “tidak ada alasan untuk ragu menjatuhkan hukuman mati” atas deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember 2024. Mereka menyebut kudeta mandiri atau self-coup oleh presiden terpilih tersebut sebagai kejahatan yang tidak termaafkan terhadap tatanan konstitusi.

Berdasarkan laporan The Korea Herald, jaksa menilai aksi Yoon berupaya memutar balik waktu Korea Selatan hingga 40 tahun ke belakang. Jaksa juga menolak keputusan pengadilan tingkat pertama yang menjadikan rekam jejak pengabdian Yoon di sektor publik sebagai faktor yang meringankan hukuman. Mereka berargumen bahwa Yoon justru memanfaatkan pengetahuan hukum yang didapatnya selama berkarier sebagai jaksa untuk melakukan kejahatan tersebut.

Tim jaksa penuntut khusus secara tegas menentang kesimpulan pengadilan tingkat pertama mengenai jalannya operasi darurat militer tersebut. Sebelumnya, putusan pengadilan tingkat pertama menilai operasi darurat militer itu tidak tampak direncanakan secara matang, berakhir cepat, dan penggunaan kekuatannya terkendali. Jaksa berpendapat majelis hakim tingkat pertama hanya menerapkan preseden Mahkamah Agung secara parsial serta memandang terlalu sempit persiapan dan tujuan pemberontakan.

Jaksa menegaskan bahwa kegagalan operasi bukan disebabkan oleh pengendalian diri dari pihak Yoon, melainkan karena perlawanan publik. Selain itu, keengganan tentara dan aparat kepolisian dalam mematuhi perintah turut menggagalkan pemberontakan tersebut. Pemberlakuan darurat militer pada akhirnya dibatalkan murni karena Majelis Nasional menuntut pencabutannya setelah berhasil memblokir upaya Yoon.

Sidang penutupan kasus makar ini dijadwalkan berlanjut pada 3 dan 5 November 2026. Majelis hakim berencana mengumumkan tanggal pembacaan vonis setelah mendengarkan argumen penutup dari pengacara dan pernyataan terakhir Yoon pada 5 November 2026. Yoon didakwa saat berada dalam penahanan pada Januari 2025. Dalam putusannya, pengadilan tingkat pertama menilai bahwa pengerahan pasukan oleh Yoon ke Majelis Nasional merupakan kerusuhan yang bertujuan menggulingkan tatanan konstitusional

Yoon tercatat menjadi mantan presiden Korea Selatan kedua yang divonis bersalah memimpin pemberontakan setelah Chun Doo-hwan. Secara keseluruhan, dia menghadapi total delapan persidangan yang mencakup upaya darurat militer tersebut, dugaan korupsi sang istri, serta kematian seorang prajurit marinir pada 2023. Pemakzulan Yoon telah disahkan secara bulat oleh Mahkamah Konstitusi pada April 2025 yang berujung pada pencopotan jabatannya dan memicu pemilihan presiden lebih cepat.