Jelang Pemilu 2027, Nigeria Perketat Aturan Siaran Politik

22 Apr 2026, 06:10 WIB

Sanggar Sukma Sijati

Jelang Pemilu 2027, Nigeria Perketat Aturan Siaran Politik

Bendera Nigeria (commons.m.wikimedia.org/Aerra Carnicom)

Intinya Sih

Otoritas penyiaran Nigeria memperketat aturan siaran politik menjelang Pemilu 2027 untuk mencegah polarisasi dan memastikan media bersikap netral serta profesional.
Pemerintah menetapkan sanksi administratif dan denda besar bagi lembaga penyiaran yang melanggar netralitas, termasuk penyebaran ujaran kebencian atau konten provokatif.
Tokoh oposisi dan kelompok HAM menilai aturan baru ini membatasi kebebasan pers serta berpotensi menciptakan sensor mandiri di kalangan jurnalis.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Otoritas penyiaran Nigeria mengumumkan aturan baru yang lebih ketat bagi seluruh lembaga penyiaran. Kebijakan ini bertujuan menekan penyebaran konten politik yang berpotensi memicu polarisasi masyarakat menjelang pemilihan umum. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nasional, mengingat pemilu sebelumnya kerap diwarnai disinformasi dan konflik akibat pemberitaan yang bias.

Aturan ini melarang pembawa acara menyampaikan opini pribadi dan mencegah stasiun penyiaran menjadi alat intimidasi politik. Dengan jadwal pemilu pada Januari 2027, pemerintah melalui Komisi Penyiaran Nasional (NBC) memastikan media elektronik bekerja secara profesional, netral, dan bertanggung jawab.

1. NBC wajibkan pembawa acara bersikap netral

NBC Nigeria melarang seluruh pembawa acara menyampaikan opini pribadi sebagai fakta. NBC juga mewajibkan lembaga penyiaran memberikan porsi siaran yang seimbang bagi setiap pandangan politik. Aturan ini diterbitkan setelah NBC menemukan peningkatan pelanggaran Kode Penyiaran Nigeria Edisi ke-6, di mana siaran kerap digunakan untuk menyebarkan konten yang memihak tokoh politik tertentu.

"Mulai sekarang, pembawa acara yang terbukti menyampaikan pendapat pribadi sebagai fakta, menekan tamu undangan, menolak memberikan hak jawab, atau tidak netral, akan dianggap melakukan pelanggaran berat," kata perwakilan NBC, dilansir CNBC Africa.

Netralitas ini penting untuk mencegah media memicu ketegangan selama masa kampanye. NBC menegaskan bahwa lembaga penyiaran bertanggung jawab penuh atas seluruh isi siaran, termasuk program langsung. Tanggung jawab ini tidak dapat dilimpahkan kepada tamu yang hadir di studio. Fokus kebijakan ini adalah menjadikan media sebagai sumber informasi tepercaya, bukan sarana penyebaran tuduhan tanpa bukti.

2. Pemerintah siapkan denda bagi pelanggar aturan penyiaran

Pemerintah mengategorikan pelanggaran netralitas penyiaran sebagai pelanggaran Kelas B, dengan sanksi administratif hingga denda besar. NBC menegaskan akan mengawasi ketat dan menindak tegas konten yang mengandung ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau materi provokasi.

"Kami menemukan banyak pelanggaran Kode Penyiaran Nigeria di program berita dan politik, sehingga patuh pada aturan ini sekarang menjadi kewajiban, bukan sekadar pilihan," kata perwakilan NBC.

Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan iklim informasi yang sehat. Terlebih, sektor penyiaran Nigeria didominasi stasiun pemerintah dan swasta yang kerap terafiliasi dengan tokoh politik. Pemerintah menekankan agar siaran nasional tidak digunakan untuk menyebar disinformasi yang memicu konflik jelang pemilu 2027. Dengan sanksi ini, NBC berharap lembaga penyiaran meningkatkan pengawasan internal agar sesuai dengan etika jurnalistik.

3. Tokoh oposisi dan pengamat kritik aturan baru NBC

Kebijakan ini langsung menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia (HAM) dan tokoh politik oposisi. Mereka menilai langkah NBC merupakan upaya membatasi kebebasan berpendapat dan ruang kritik. Mantan Wakil Presiden Nigeria, Atiku Abubakar, menyatakan keberatannya karena aturan ini berisiko memicu sensor mandiri di kalangan jurnalis.

"Aturan dari NBC ini adalah cara untuk membungkam media dan mengurangi kebebasan berekspresi masyarakat yang sedang butuh informasi transparan," kata mantan Wakil Presiden Nigeria, Atiku Abubakar.

Kelompok pemantau HAM, SERAP, turut mendesak pemerintah mencabut aturan tersebut karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara terkait akses informasi.

"Aturan NBC ini berisiko menyensor media dan menekan jurnalis, yang justru dapat mengganggu pemilu 2027 dengan membatasi debat politik yang terbuka," kata Deputi Direktur SERAP, Kolawole Oluwadare.

Meski pemerintah mengklaim aturan ini bertujuan menjaga perdamaian, para pengamat khawatir penerapannya akan lebih menguntungkan pihak petahana dan merugikan kelompok oposisi pada kontestasi politik mendatang.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.