Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

China Kritik Jepang dan Uni Eropa di Sidang DK PBB, Soal Apa?

China Kritik Jepang dan Uni Eropa di Sidang DK PBB, Soal Apa?
Bendera China (unsplash.com/runningchild)
Intinya Sih
  • China menanggapi kritik Jepang dan Uni Eropa di sidang DK PBB, menyebut pernyataan mereka soal Laut China Selatan tidak berdasar dan tidak sesuai fakta lapangan.
  • Jepang dan Uni Eropa menekankan pentingnya kebebasan navigasi serta penyelesaian damai sengketa maritim sesuai hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.
  • China menyoroti pengiriman kapal perang Jepang ke Selat Taiwan yang dinilai bisa memicu ketegangan baru dan mencerminkan arah kebijakan keamanan Jepang yang lebih ofensif.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Utusan China untuk PBB memberikan tanggapan terhadap pernyataan Jepang dan Uni Eropa mengenai situasi di Laut China Selatan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York, pada Senin (27/6/2026). Tanggapan tersebut disampaikan dalam forum tingkat tinggi yang membahas mengenai keamanan maritim global.

Pihak Beijing menilai pernyataan dari Tokyo dan Brussels tidak memiliki dasar yang kuat serta dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, China juga menyoroti aktivitas kapal perang Jepang di Selat Taiwan yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

1. Jepang dan Uni Eropa bahas keamanan jalur kapal

Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Ayano Kunimitsu, menyampaikan pandangan pemerintahnya mengenai kondisi keamanan di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Ia menekankan bahwa Jepang menolak segala bentuk upaya yang bertujuan mengubah keadaan melalui tekanan serta tindakan yang dapat menghalangi kebebasan pelayaran maupun penerbangan internasional.

Kunimitsu menegaskan pentingnya menjaga jalur pelayaran agar tetap aman bagi semua pihak sesuai dengan aturan internasional. Ia meminta seluruh negara untuk menghormati Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 sebagai kerangka hukum yang berlaku dalam pengaturan wilayah laut.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Delegasi Uni Eropa untuk PBB, Stavros Lambrinidis, menyoroti adanya tantangan terhadap rute perdagangan penting di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa kondisi saat ini memengaruhi tatanan internasional yang berbasis aturan. Meski tidak menyebut nama negara tertentu secara langsung, kedua pihak meminta agar setiap perselisihan diselesaikan secara damai sesuai hukum internasional.

2. China sebut kondisi perairan masih aman

Merespons pandangan tersebut, Wakil Tetap Luar Biasa China untuk PBB, Sun Lei, menyatakan bahwa kondisi di wilayah perairan tersebut sebenarnya masih stabil. Menurutnya, wilayah itu tetap menjadi salah satu jalur pelayaran yang paling bebas dan aman untuk digunakan oleh berbagai negara di dunia.

Sun Lei meminta perwakilan Jepang dan Uni Eropa untuk lebih objektif dalam mengeluarkan pernyataan. Ia menganggap tuduhan mengenai penghalangan kebebasan navigasi oleh pihak China tidak memiliki dasar yang kuat dan dipandang sebagai upaya untuk memberikan citra negatif terhadap negaranya di forum internasional.

"Kenyataannya, kondisi di Laut China Timur dan Selatan secara keseluruhan tetap stabil. Wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran paling bebas di dunia," kata Sun Lei, dilansir Channel News Asia.

3. China soroti pergerakan kapal perang Jepang

Dalam pertemuan tersebut, Sun Lei juga menyinggung tindakan Jepang yang mengirimkan kapal perang ke Selat Taiwan baru-baru ini. Ia menilai langkah tersebut dapat memicu ketegangan baru dan memberikan pesan yang keliru terkait situasi politik di wilayah Taiwan.

China juga menyoroti perubahan arah kebijakan keamanan Jepang yang dinilai cenderung lebih ofensif. Sun Lei merujuk pada beberapa langkah seperti peningkatan anggaran militer, penempatan sistem rudal, serta pelonggaran aturan ekspor senjata sebagai tanda penguatan kekuatan militer Jepang secara signifikan.

Langkah kapal perusak Jepang, JS Ikazuchi, yang melintasi Selat Taiwan bulan ini disebut oleh pihak China sebagai tindakan yang perlu mendapat perhatian serius. China memperingatkan bahwa perubahan kebijakan keamanan Jepang ini berpotensi memberikan dampak pada hubungan bilateral antara kedua negara di masa depan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sonya Michaella
EditorSonya Michaella
Follow Us

Related Articles

See More