Jepang-Korsel Beri Sanksi atas Dugaan Perdagangan Senjata Rusia-Korut

Tokyo juga menuturkan, aset yang dimiliki oleh entitas yang ditargetkan, termasuk perusahaan pelayaran dan fasilitas militer, serta pengusaha Rusia di Jepang akan dibekukan.

Para pemimpin G7 telah mengutuk pengiriman rudal balistik Pyongyang ke Rusia. Mereka juga menyerukan Korut-Moskow untuk segera menghentikan kegiatan semacam itu.

Sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, Tokyo bersama dengan anggota G7 lainnya telah memberlakukan pembekuan aset yang dimiliki Presiden Rusia Vladimir Putin, bawahannya, dan bank sentral negara itu.

Sementara itu, Seoul mengatakan bahwa pihaknya memberi sanksi terhadap 7 warga Korut dan 2 kapal Rusia, terkait perdagangan senjata dan kegiatan lainnya antara Pyongyang-Moskow.

"Kapal-kapal Rusia membawa sejumlah besar kontainer antara Rusia-Korut yang mengangkut pasokan militer. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Kementerian Luar Negeri Korsel.

"Seorang warga Korut yang mewakili sebuah perusahaan milik negara yang berbasis di Suriah, mengadakan negosiasi guna mempromosikan perdagangan senjata dengan warga Rusia dari Grup Wagner antara 2022-2023," tambahnya, dikutip dari Reuters.

Sementara, seorang warga lain di sebuah perusahaan yang berbasis di Rusia, terlibat dalam membawa diesel dari Rusia ke Korut. Lalu, 5 warga Korut lainnya membantu mengumpulkan dana untuk mendukung pengembangan program nuklir dan rudal Pyongyang dengan mendapatkan mata uang asing sebagai pekerja IT.

Pernyataan ini disampaikan kementerian tersebut dengan mengutip sebuah laporan tahunan dari panel ahli PBB yang memantau Korut.

Amerika Serikat (AS) dan Korsel menuduh Pyongyang mentransfer senjata untuk Rusia, yang digunakan dalam perangnya dengan Kiev. Namun, kedua negara komunis tersebut membantah tuduhan itu, bahkan Moskow-Pyongyang berkomitmen untuk memperdalam hubungan militernya.

Bulan lalu, Kremlin menggambarkan sanksi Seoul terhadap individu dan entitas Rusia sebagai langkah yang tidak bersahabat. Moskow juga memperingatkan bahwa pihaknya akan merespons pada waktunya.

Pyongyang telah berada di bawah sanksi PBB karena program rudal balistik dan nuklirnya sejak 2006. Tindakan ini telah dipertahankan selama bertahun-tahun.

Awal tahun ini, panel ahli PBB yang memantau sanksi-sanksi terhadap Korut gagal memperpanjang mandatnya. Sebab, Rusia memberikan vetonya, sehingga mendorong AS dan sekutunya untuk mencari alternatif lain.