WNI Diduga Tentara Rusia Klaim Kirim Surat ke Menlu, Ini Kata Kemlu
- Kemlu RI menyatakan belum menerima surat resmi yang ditujukan kepada Menlu Sugiono terkait dugaan WNI dalam militer Rusia.
- Seorang WNI disebut mengirim pesan WhatsApp ke nomor pribadi Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang.
- Kemlu bersama KBRI Moskow, KBRI Kyiv, serta kementerian dan lembaga terkait masih melakukan verifikasi dan koordinasi.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengklarifikasi informasi mengenai adanya surat dari warga negara Indonesia (WNI) kepada Menteri Luar Negeri RI Sugiono terkait dugaan keterlibatan WNI dalam militer Rusia.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, hingga saat ini pihaknya tidak menerima surat resmi yang ditujukan kepada Menlu Sugiono terkait persoalan tersebut.
Namun, Yvonne mengungkapkan ada komunikasi dari seorang WNI melalui aplikasi WhatsApp. Pesan tersebut dikirim ke nomor pribadi Yvonne selaku juru bicara Kemlu.
“Kalau ditanya terkait, diklaim ada surat kepada Menlu RI terkait ini, saya akan candid di sini, sampai saat ini kita tidak menerima surat resmi untuk Menteri Luar Negeri RI,” ujar Yvonne dalam briefing media, Kamis (17/9/2026).
“Tapi ada satu WhatsApp yang notabene dari WNI tersebut ke nomor pribadi saya sebagai jubir, menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri,” lanjutnya.
1. Kemlu akui tak terima surat resmi
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Yvonne mengatakan, pesan WhatsApp tersebut menjadi salah satu informasi yang diterima Kemlu terkait persoalan dugaan WNI yang terlibat dalam militer Rusia.
Ia mengatakan, apabila pesan tersebut hendak disebut sebagai surat, hal itu perlu dilihat dalam konteks yang berbeda karena komunikasi tersebut dikirimkan melalui nomor pribadi juru bicara, bukan melalui surat resmi kepada Menteri Luar Negeri.
“Kalau kita anggap itu seperti surat, mungkin,” kata Yvonne.
Ia menambahkan, Kemlu bersama perwakilan Indonesia di luar negeri masih melakukan koordinasi dan penelusuran terkait persoalan tersebut.
2. Kemlu koordinasi dengan perwakilan RI
Juru bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (16/4/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Yvonne mengatakan, penelusuran dilakukan dengan melibatkan KBRI Moskow dan KBRI Kyiv. Kemlu juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan informasi yang diterima dapat diverifikasi secara menyeluruh.
Selain melalui jalur kelembagaan, Kemlu di Jakarta juga melakukan koordinasi secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan informasi mengenai WNI yang disebut terlibat dalam militer Rusia dapat ditelusuri.
“Pada saat yang sama kita melakukan koordinasi. Jadi bukan hanya KBRI Moskow, Kyiv, dan juga KL pengampu, kita secara individu dari sini juga berkoordinasi intensif,” ujar Yvonne.
Menurut Yvonne, proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan menerima informasi kemudian langsung mengambil tindakan. Pemerintah masih perlu melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Ini bukan sekadar kita membalikkan telapak tangan dan then it’s done ya. Semua sekali lagi perlu kita verifikasi dan kita lakukan berbagai koordinasi dengan KL terkait,” katanya.
3. Identitas dan keterlibatan WNI masih diverifikasi
Ilustrasi Kemlu RI. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Dalam proses tersebut, Kemlu masih memverifikasi sejumlah informasi terkait individu yang disebut terlibat. Pemerintah perlu memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan masing-masing individu.
Kemlu juga mendalami informasi mengenai dugaan proses perekrutan, termasuk kontrak kerja, satuan militer, lokasi keberadaan dan penugasan, serta aktivitas para individu yang disebut.
Yvonne mengatakan, pemerintah juga mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, maupun perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang menyesatkan.
Apabila kemudian ditemukan WNI yang menjadi korban, pemerintah akan mengambil langkah-langkah pelindungan yang diperlukan.
Di sisi lain, Kemlu mengingatkan WNI agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik maupun tawaran yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing.
Yvonne menegaskan apabila keterlibatan WNI dalam militer negara asing nantinya terverifikasi, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan pemerintah Indonesia.
