Kenapa Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Ingin Merdeka?

Swinney, ap Iowerth, dan O’Neill mewakili wilayah yang memiliki sejarah dan hubungan berbeda dengan pemerintah pusat Britania Raya. Meski begitu, ketiganya memiliki satu kepentingan yang sama, yakni mendorong kewenangan lebih besar bagi wilayah masing-masing.

Kesepakatan di Cardiff menegaskan prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dari agenda politik kelompok nasionalis karena memberikan ruang bagi masyarakat di masing-masing wilayah untuk menentukan masa depan konstitusional mereka.

Meski demikian, kesepakatan itu tidak berarti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara telah menyepakati satu rencana untuk keluar dari Britania Raya. Perbedaan pandangan mengenai referendum dan jangka waktunya masih menjadi persoalan.

Skotlandia merupakan wilayah yang paling lama dan paling kuat memiliki gerakan kemerdekaan. Sementara itu, di Irlandia Utara, isu yang berkembang lebih banyak berkaitan dengan kemungkinan bersatu dengan Republik Irlandia. Wales sendiri memiliki dukungan kemerdekaan yang relatif lebih kecil dibandingkan dua wilayah tersebut.

Dorongan kemerdekaan Skotlandia antara lain berkaitan dengan pandangan bahwa pemerintah di Westminster memiliki kekuasaan terlalu besar atas kebijakan yang memengaruhi masyarakat Skotlandia. Ketegangan tersebut semakin terlihat setelah referendum Brexit pada 2016.

Dalam referendum tersebut, mayoritas pemilih di Skotlandia memilih agar Britania Raya tetap menjadi bagian dari Uni Eropa. Namun, hasil secara keseluruhan membuat Inggris keluar dari Uni Eropa.

Perbedaan pilihan tersebut menjadi salah satu alasan kelompok prokemerdekaan kembali mempertanyakan masa depan Skotlandia di dalam Britania Raya. Mereka berargumen bahwa keputusan politik di tingkat Inggris dapat membawa Skotlandia ke arah yang tidak dipilih mayoritas pemilihnya.

Padahal, Skotlandia telah memiliki parlemen dan pemerintahan sendiri sejak proses devolusi pada 1999. Namun, kewenangan tersebut tetap terbatas pada sejumlah bidang, seperti kesehatan, pendidikan, sebagian perpajakan, hukum, dan kebijakan domestik tertentu.

Sementara itu, bidang pertahanan, kebijakan luar negeri, imigrasi, konstitusi, serta sebagian besar kebijakan makroekonomi masih berada di bawah kewenangan pemerintah Britania Raya.

Skotlandia juga pernah menggelar referendum kemerdekaan pada 2014 setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah Inggris. Hasilnya, 55 persen pemilih memilih tetap menjadi bagian dari Britania Raya, sedangkan 45 persen mendukung kemerdekaan.

Meski referendum tersebut berakhir dengan kemenangan kubu pro-Britania Raya, isu kemerdekaan tidak hilang. Gerakan nasionalis tetap bertahan dan kembali mendapat momentum ketika perbedaan pandangan politik antara Skotlandia dan pemerintah pusat semakin terlihat.

Di Irlandia Utara, isu kemerdekaan memiliki konteks sejarah dan identitas yang berbeda. Sinn Fein, partai yang kini berkuasa di wilayah tersebut, mendukung persatuan Irlandia dan menginginkan Irlandia Utara bergabung dengan Republik Irlandia.

Republik Irlandia mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari monarki Inggris pada 1949. Sejak saat itu, Irlandia Utara tetap berada dalam Britania Raya, tetapi masyarakatnya terbelah antara kelompok yang ingin mempertahankan hubungan dengan Inggris dan kelompok yang menginginkan persatuan dengan Republik Irlandia.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (15/9/2026), Sinn Fein merupakan salah satu kekuatan politik utama yang mendorong persatuan tersebut. Karena itu, bagi partai ini, pembicaraan mengenai masa depan konstitusional Irlandia Utara lebih erat kaitannya dengan kemungkinan terbentuknya satu kesatuan politik di seluruh Pulau Irlandia.

Jajak pendapat terbaru juga menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap gagasan persatuan Irlandia. Namun, seperti Skotlandia, isu tersebut masih menjadi perdebatan politik dan belum berarti bahwa Irlandia Utara telah memutuskan untuk meninggalkan Britania Raya.

Sementara itu, situasi di Wales relatif berbeda. Dukungan terhadap kemerdekaan Wales masih lebih rendah dibandingkan Skotlandia. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat Wales belum menginginkan wilayah tersebut berpisah dari Britania Raya.

Meski begitu, kelompok nasionalis Wales menilai pemerintah di London belum memberikan kewenangan yang cukup kepada Cardiff. Kebijakan yang dibuat di Westminster dinilai tidak selalu mencerminkan kepentingan dan preferensi masyarakat Wales.

Karena itu, tuntutan yang berkembang di Wales tidak selalu berupa kemerdekaan penuh. Sebagian masyarakat lebih mendorong peningkatan kewenangan dan perhatian dari pemerintah pusat. Kelompok yang menginginkan Wales merdeka memang ada, tetapi dukungannya masih relatif terbatas.

Dengan demikian, kesepakatan tiga pemimpin di Cardiff lebih tepat dilihat sebagai upaya menyatukan suara mengenai hak menentukan masa depan masing-masing wilayah, bukan sebagai kesepakatan untuk segera membubarkan Britania Raya. Seberapa jauh tuntutan tersebut berkembang akan sangat bergantung pada dukungan publik dan keputusan politik di masing-masing wilayah.